UU Pilkada Kembali Digugat
MBC. UU No 8/ 2015 tentang Pilkada yang terkait dengan Pasal 65 Ayat (2), kembali digugat. Penggugatnya adalah dua warga negara Indonesia yakni Nu’man Fauzi dan Achiyanur Firmansyah.Kuasa huku ...
Polri Siap Jalankan Pasal Penghinaan Presiden
MBC. Polri siap menjalankan pasal penghinaan presiden jika sudah termuat dalam UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol ...
Di Era Megawati dan SBY, Aktivis Diseret ke Pengadilan
MBC. Langkah pemerintah memasukkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dalam revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) terus dikritik kalangan aktivis. Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia me ...
Inilah Rupanya Cara Terbaik Menjawab Hinaan Rakyat...
MBC. Peneliti Indonesian Institute for Development and Democracy (Inded) Arif Susanto menilai seharusnya tidak perlu ada peradilan dan gugatan terhadap pertaruhan nama baik presiden karena sebuah krit ...
SBY: Kalau Rakyat Mudah Dipidanakan, Presiden Jadi Tidak Tahu Kehendak Rakyat
MBC. Presiden keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara terkait pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP yang sedang ramai diperdebatkan masyarakat.Izinkan saya menyampaikan panda ...
Polri Jadi Bulan-bulanan Jika Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan
MBC. Apabila pasal penghinaan terhadap presiden dihidupkan lagi di KUHP, Polri yang akan kerepotan. Sebab, saat memproses pengaduan menyangkut pasal tersebut, Polri bisa-bisa dituding sebagai alat pre ...
Mahfud MD Pesimis Pasal Penghinaan Presiden Diterapkan
MBC. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menengarai kecilnya peluang pasal penghinaan Presiden dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Itu (pasal penghinaan presiden) sudah ramai d ...
Ini 4 Revisi UU KPK yang Disepakati
MBC. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyepakati empat poin terkait revisi terbatas Undang-Undang (UU) KPK.Keempat poin itu yakni, ...
Hati-Hati Revisi UU Migas Rawan Intervensi Asing
MBC. Indikasi mengapa UU Migas No 22/2001 disebut sarat dengan kepentingan asing adalah proses pembuatan drafting UU ini dibiayai oleh USAID sebesar US$ 22 juta dengan maksud sektor migas di liberalis ...
PPP Senayan: Kalau Soal RUU Pilkada Fraksi Terbelah
MBC. Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani mengatakan, terjadi perbedaan pendapat dari tiap fraksi mengenai Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).Ya mungkin aja, kalau soal revi ...
