Paling Cepat Warga Bisa Cetak KTP di Bulan April

Sampai saat ini jutaan warga di berbagai daerah mendapatkan KTP Elektronik, padahal jutaan warga tersebut sudah melakukan rekam data sejak lama.

Sementara itu Sidang kedua kasus korupsi proyek KTP Elektronik, kemarin di gelar di pengadilan negeri Jakarta.

Kasus ini ternyata masih terus berdampak bagi warga di berbagai daerah yang belum juga mendapatkan KTP Elektronik, padahal sudah merekam data sejak lama, salah satunya di kabupaten Langkat. Bahkan Puluhan warga setiap harinya mendatangi kantor catatan sipil dan kependudukan untuk merekam data atau KTP Elektronik mereka.

Namun sejak akhir tahun lalu, Blangko KTP Elektronik di Kabupaten Langkat dan seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara masih kosong.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, saat ini warga yang berhak memiliki KTP Elektronik sebanyak 799.074 orang, dari jumlah penduduk sekitar satu juta jiwa, atau baru 84 persen saja (674.631) orang yang telah merekam data Biometriknya untuk KTP Elektronik. Dari jumlah tersebut, 26.345 orang belum mendapatkan KTP Elektronik meskipun sudah merekam data Elektroniknya sejak lama.

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, Matahari Sebayang, mengatakan penyediaan Blangko KTP Elektronik sepenuhnya di datangkan dari Jakarta, atau kemampuan Dalam Negeri.

Dirinya juga mengatakan, kekosongan Blangko KTP Elektronik di Langkat, sudah terjadi sejak November tahun lalu.

"Tender pengadaan KTP Elektronik baru akan berlangsung April mendatang untuk tujuh juta lembar KTP Elektronik  di seluruh Indonesia," tegasnya.

Artinya, lanjut Matahari Sebayang, warga baru bisa memiliki KTP Elektronik paling cepat bulan April mendatang.

Pihaknya juga meminta warga untuk bersabar dan menerbitkan Resi sementara sebagai pengganti KTP Elektronik. Dan sebagai pengganti KTP Elektronik, pihaknya menerbitkan surat keterangan pengganti KTP yang berfungsi sama seperti hal nya KTP Elektronik.

"Jika Pemerintah bijak, seharusnya pengadaan blangko KTP Elektronik di serahkan kepada Pemerintah daerah masing masing, agar kekosongan blangko KTP Elektronik tidak berlarut larut," demikian Matahari Sebayang.[rgu]