Puluhan massa mengenakan seragam organisasi Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan. Aksi ini mereka lakuan berkaitan dengan kisruh yang terjadi antara pemerinta Indonesia dengan PT Freeport terkait kebijakan mewajibkan perusahaan pertambangan tersebut mendivestasikan sahamnya sebesar 51% kepada pemerintah Indonesia.Dalam orasinya para pengunjuk rasa mengatakan kebijakan dari pemerintah Indonesia tersebut harus didukung sepenuhnya, sebab selama ini kekayaan alam yang "dikeruk" oleh PT Freeport masih belum memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Khusus di Sumatera Utara, dukungan ini menurutnya harus ditunjukkan secara terbuka oleh DPRD Sumut selaku perwakilan rakyat yang ada di Provinsi Sumatera Utara.
"DPRD Sumut harus menyampaikan dukungan penuh kepada Presiden Jokowi dan Menteri ESDM untuk tida ragu dalam menghadapi Freeport," teriak Koordinator Aksi, Saddam Husein Sianturi, Selasa (7/3).
Para pengunjuk rasa menilai, gertakan yang dilakukan oleh PT Freeport dengan memecat ribuan karyawan dan tenaga kerja asal Indonesia disana merupakan sebuah bentuk perlawanan terhadap hukum dan aturan di Indonesia. Jika hal ini dibiarkan, maka mereka yakin pihak Freeport akan semakin merajalela dalam memaksakan aturannya di Indonesia.
"Menjadikan buruh sebagai tameng untuk menekan pemerintah Indonesia adalah cara-cara yang imperialis yang harus kita lawan," ujar Sadam.
Dalam aksinya para pengunjuk rasa diterima oleh Kepala Bagian Informasi dan Protokol DPRD Sumut, Benny Miraldy. Ia hadir menemui para pengunjuk rasa sehubungan tidak adanya satupun anggota DPRD Sumut ditempat karena sedang reses. Ia berjanji segera menyampaikan tuntutan para pengunjuk rasa kepada pimpinan dewan setelah mereka kembali dari kegiatan reses.[rgu]
KOMENTAR ANDA