Di Pilkada 2018, Baiknya Pemprovsu "Sharing" Anggaran Pengawasan Dengan 8 Daerah

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara berharap adanya "sharing" anggaran pengawasan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dengan 8 Kabupaten/kota pada pemilu kepala daerah di tahun 2018 mendatang. Diketahui agenda Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) digelar serentak dengan Pilkada bupati/walikota pada 8 daerah di Sumatera Utara.

Sharing anggaran dinilai akan mengurangi beban anggaran yang harus ditanggung oleh Pemprovsu untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur khususnya pada pos pengawasan Pilgubsu.

"Bawaslu Sumut sudah usulkan agar Pemprovsu dan 8 kabupaten/kota membuat MoU untuk mengatasi anggaran," kata Koordinator Bidang Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Sumut, Aulia Andri, Senin (27/2).

Aulia menjelaskan, terdapat beberapa skema anggaran pengawasan yang bisa di "sharing" antara Pemprovsu dengan kabupaten/kota tersebut. Salah satunya yakni dengan ploting anggaran per kegiatan atau per item pengawasan yang dibutuhkan.

"Bisa saja misalnya Pemprov menampung anggaran anggota panwas tingkat kabupaten dan kecamatan, selebihnya dari anggaran 8 kabupaten/kota itu. Namun bisa juga misalnya anggaran honor pengawas ditanggung penuh oleh kabupaten/kota. Itu tergantung kesepakatan mereka," ujarnya.

Saat ini menurut Aulia, pihaknya baru memastikan anggaran untuk penyelenggaraan Pilgubsu 2018 pada 25 kabupaten/kota minus 8 kabupaten/kota yang juga menggelar pilkada bupati/walikota. Dana yang dipastikan untuk itu yakni Rp 240 miliar.

"Itu kalau nego sharingnya bisa dilakukan. Tapi kalau tidak ya pasti itu akan bertambah. Konsekwensinya karena pemprovsu yang negosiasi, maka pemprovsu yang tambah anggaran. Tapi kalau sharingnya bisa, tentu anggaran itu tidak perlu bertambah," ungkapnya.

Dalam waktu dekat Bawaslu Sumut menurut Aulia akan mulai tahapan untuk penjaringan calon anggota pengawas pemilu pada 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Namun dana untuk rekruitmen tersebut menurutnya tidak menggunakan APBD Sumut, melainkan langsung dari pusat.

"Kalau dana untuk proses rekruitmen kita pakai dana dari APBN," sebutnya.[rgu]