Presiden Jokowi seyogyanya menghormati status terdakwa Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama yang masih terus berjalan dalam sidang kasus Penistaan Agama.Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi menanggapi pemberitaan Presiden Jokowi yang satu mobil dengan Ahok saat meninjau proyek infrastruktur Simpang Susun Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis (23/2) silam.
"Saya kaget mendengar pemberitaan Presiden Jokowi semobil dengan Ahok. Tentunya hal ini dapat menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat," jelas Aboe dalam keterangannya di Jakarta.
Aboe menilai seharusnya Presiden Jokowi peka dengan status terdakwa Ahok tersebut. Bahkan DPRD DKI pun, tambah Aboe, telah memutuskan sikap untuk menolak rapat dengan gubernur DKI yang berstatus terdakwa tersebut.
"Jangan sampai hal ini membawa situasi yang tidak nyaman untuk para penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya," tegas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan ini.
Di sisi lain, Presiden Jokowi seharusnya juga peka terhadap situasi banyak masyarakat yang saat ini menuntut penonaktifan Ahok karena telah melanggar UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Ketika presiden memilih semobil dengan Ahok, pastilah publik langsung akan mengambil spekulasi, kenapa sampai saat ini Ahok tidak dinonaktifkan dari Gubernur," jelas Aboe.
Ia juga mengingatkan, agar jangan sampai masyarakat mengambil spekulasi bahwa sikap Presiden Jokowi tersebut adalah bentuk pengistimewaan atau bahkan bentuk perlindungan terhadap Ahok. Sehingga, masyarakat meyakini hal ini akan berpengaruh terhadap kebijakan Mendagri yang menolak menonaktifkan Ahok.
Diketahui, dalam peninjauan proyek infrastruktur tersebut, hadir pula Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono. Proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi dilakukan di sepanjang 1,8 kilometer dan ditargetkan selesai pada medio 2017.[hta/rmol]
KOMENTAR ANDA