Kisruh Gojek Vs Betor Karena Salah Pemerintah Kota Medan

Penarik becak bermotor (betor) menyalahkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan atas terjadinya bentrok antara kelompok penarik betor dengan pengemudi gojek yang terjadi di Jalan Stasiun Kereta Api, Medan, Selasa (22/2). Tidak adanya ketegasan dari pemerintah dalam menindak angkutan online seperti Gojek menjadi masalah bagi angkutan resmi seperti mereka.

"Ini semua salah pemerintah, ngapain dibiarkan angkutan yang tidak punya izin beroperasi di Medan," kata penarik betor, Rikwan.

Rikwan mengatakan, para penarik betor di Kota Medan sudah lama resah dengan keberadaan ojek online yang hingga saat ini tidak jelas izin operasionalnya. Dan hal ini sudah mereka adukan berkali-kali kepada Pemko Medan untuk diberi tindakan tegas. Hanya saja menurutnya sejauh ini, tidak ada tanggapan serius dari Walikota Medan Dzulmi Eldin atas persoalan yang mereka alami.

"Kalau memang dia pejabat yang memikirkan rakyat medan, bukan begini. terjun dia langsung. Udah tau angkutan gelap gini terus dia dibiarkan. Jangan karena udah nerima uang kita yang disengsarakan tanpa ada kepastian," ketusnya.

Diketahui bentrok antara penarik betor dan pengemudi gojek terjadi di Medan. Bentrok ini terjadi setelah sebelumnya ribuan penarik betor berunjuk rasa didepan Kantor Wali Kota Medan. Mereka menuntut agar pemko menertibkan angkutan online seperti Gojek, Grab maupun Uber. Dalam aksi ini mereka diterima Wakil Walikota Akhyar Nasution yang memberikan jawaban tidak pasti atas tuntutan mereka.

"Gojek itu kan angkutan berbasis aplikasi online, jadi domainnya tidak ada di Pemko Medan melainkan di Kementerian Kominfo. Angkutan kendaraan roda 2 itu juga sudah sejak lama ada di Medan dulu namanya RBT (Rakyat Banting Tulang)," sebut Akhyar saat itu.

Akibat ketidakpastian tersebut, para penarik betor sempat mengancam akan melakukan sweeping dan ancaman mereka tersebut mereka lakuan hari ini hingga memicu bentrok.[rgu]