Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengapresiasi kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi. Aparat keamanan dan penyelenggara Pemilu pun dianggap berhasil menjaga situasi keamanan atas terselenggaranya Pilkada serentak yang aman dan kondusif."Selain penyelenggara dan aparat, terbukti rakyat kita sangat dewasa dalam berdemokrasi. Paling tidak bisa dilihat dari antusiasme dalam menggunakan hak pilih, menjaga situasi tetap damai, dan tidak terprovakasi untuk ribut bahkan konflik," kata Jazuli, tadi malam, Kamis (16/2).
Lebih lanjut Ustad Jazuli berharap proses rekapitulasi suara juga berlangsung lancar dan tanpa kendala berarti sampai dengan penetapan calon kepala daerah terpilih.
Apalagi, dia menambahkan, daerah-daerah yang sebelumnya diprediksi rawan gangguan keamanan seperti Papua, Aceh, Indonesia Timur (Sulawesi Tenggara), dan DKI Jakarta juga tetap kondusif dan aman.
"Terkhusus di DKI Jakarta, betapapun suhu politik terasa memanas jelang pemungutan suara akibat kasus penistaan agama, ternyata semua pihak khususnya umat Islam bisa menjaga situasi keamanan DKI tetap kondusif, semua tenang dan damai," terangnya.
Hal itu menurut dia sangat membanggakan, sekaligus membuktikan betapa umat Islam khususnya di Jakarta sangat dewasa dan matang dalam berdemokrasi dengan turut serta mewujudkan kedamaian dan lebih mengutamakan kepentingan nasional.
Dengan begitu, tambah Jazuli, kondisi Jakarta saat ini seakan menepis tuduhan sebagian pihak bahwa umat Islam yang turun dalam aksi-Aksi Bela Islam dan Ulama menyebabkan kegaduhan dan instabilitas jelang Pilkada. Hal ini juga membantah aksi-aksi tersebut berkaitan dengan kepentingan politik pilkada DKI.
"Kita bisa saksikan sendiri mana ada kegaduhan dalam pilkada khususnya di DKI, aman-aman saja tuh. Bahkan elemen umat Islam turut menyerukan agar masyarakat aktif berpartisipasi dalam pemungutan suara serta mengawal proses pilkada dari kecurangan. Elemen umat Islam sangat konstruktif dalam mewujudkan Pilkada yang damai," tegasnya.
Dikatakannya, bahwa kondisi ini juga menegaskan bahwa aspirasi aksi bela Islam yang dilakukan umat Islam yang lalu murni menuntut penegakan hukum yang adil kepada tersangka penista Al-Qur'an dan tidak ada motif politik (Pilkada).
Namun, Jazuli menegaskan kepada penyelenggara dan penegak hukum agar menuntaskan permasalahan menyangkut temuan dan laporan di lapangan khususnya menyangkut kecurangan. Agar penegakan hukum Pilkada dilakukan secara konsekuen dan berkeadilan. Kita dengar dan ikuti cukup banyak informasi permasalahan dan pelanggaran di lapangan, mulai soal penggunaan hak pilih hingga politik uang.
"Pihak-pihak yang merasa dirugikan atau menemukan kecurangan bisa menempuh mekanisme/prosedural sesuai undang-undang kepada KPU, pengawas pemilu, kepolisian, hingga Mahkamah Konstitusi jika menyangkut perselisihan hasil. Untuk itu, penyelenggaran dan penegak hukum harus menjamin penindaklanjutnya secara tuntas dan berkeadilan," pungkasnya.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA