Hukum Tak Berdaulat Dalam Kasus Ahok Sudah Terlihat Sejak Awal

Keputusan Mendagri tidak memberhentikan sementara Basuki T. Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak mengangetkan. Karena hukum memang tak berdaulat terkait penanganan kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok, bahkan sudah terlihat sejak awal perkara tersebut mencuat ke publik.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik, Faisal, dalam keterangan persnya siang ini, (Senin, 13/2). 

"Sedari awal wajah hukum sudah tidak begitu berdaulat di depan rentetan panjang peristiwa hukum yang menimpa ahok. Dalam konteks ini tidaklah perlu kaget berlebihan karena lemahnya kedaulatan hukum tampil dengan wajah yang memucat tak perlu tafsir untuk melihat dan merasakan itu semua," ungkapnya.

Ahok baru ditetapkan sebagai tersangka pada 16 November 2016 terkait pidato yang disampaikan di Kepulauan Seribu pada 27 September lalu. Polisi baru menjerat Ahok setelah terjadi aksi besar-besaran.

"Lihat saja dari menetapkan Ahok menjadi tersangka begitu rumitnya seperti kita sedang berhadapan pada situasi kasus yang maha sulit. Padahal cukup simpel jika melihat unsur pasal penistaan agama," ungkapnya.

Begitu juga saat di persidangan. Ahok dan tim pengacaranya menyebut memiliki bukti percakapan antara mantan Presiden SBY dan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin. Pengakuan tersebut menunjukkan adanya indikasi melakukan penyadapan tanpa hak.

"Jelas ini melanggar UU. Bahkan penegak hukum tak berupaya sedikit pun untuk menindaklanjuti pernyataan pihak Terdakwa apalagi ini bukan delik aduan," ungkap mantan Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Bangka Belitung ini.

Karena hukum tak lagi berdaulat, menurutnya, yang mesti dilakukan saat ini tetap mengawal proses penegakan kasus yang membelit Ahok tersebut.

"Sebab hukum telah dimatikan oleh kuasa politik. Sehingga tak jarang banyak akrobatik celah hukum yang dilakukan," tandasnya.[rgu/rmol]