Kondisi perekonomian nasional yang melambat saat ini lebih karena kebijakan-kebijakan pemerintah sendiri. Lantaran tidak memperhatikan rasio kebutuhan dan beban yang ditanggung oleh rakyat.Apalagi ditambah jumlah utang luar negeri Indonesia yang terus membengkak, seiring peningkatan jumlah program proyek infrastruktur di masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
"Pemerintahan Jokowi belum sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap sektor ekonomi, terutama sentra produksi ekonomi rakyat. Ada banyak aturan yang di buat oleh Menkoperekonomian yang membuat banyak sentra produksi ekonomi mandeg dan tidak jalan. Artinya Kebijakan Menkoperekonomian gagal memberikan perlindungan," jelas Direktur Eksekutif Global Base Review (GBR) Rusdianto Samawa kepada redaksi, Sabtu (11/2).
Sementara, di sisi lain, pemerintah memiliki program pembangunan infrastruktur yang ingin cepat diselesaikan. Sehingga bisa mendukung dan menunjang kinerja dan visi misi pemerintahan.
"Beban APBN yang sering bocor dan struktur anggaran negara yang mengalami defisit tentu akan membuat ekonomi Indonesia mengalami perlambatan. Maka ada baiknya pemerintah dan Presiden Jokowi segera menata dan mengevaluasi seluruh paket kebijakan ekonomi dan keuangan APBN. Terutama evaluasi dua kementerian yakni Kemenko Perekonomian yang dipimpin Darmin Nasution dan Kementerian Keuangan di bawah Sri mulyani," beber Rusdianto.
Dia menambahkan, semakin lama dibiarkan terjadinya benturan kepentingan antara kebijakan ekonomi yang bersifat neoliberal dengan ekonomi Pancasila maka akan melahirkan ketimpangan. Sementara pemerintah sendiri menggusung paket kebijakan yang cenderung populis.
"Saya pikir Presiden Jokowi harus segera evaluasi dua kementerian ini, dan pemerintah harus komitmen kembalikan ekonomi Indonesia ke jalan sistem Ekonomi Pancasila. Agar seluruh rumusan kebijakan dapat dirasakan betul oleh rakyat Indonesia sehingga bisa sejahtera," tegas Rusdianto. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA