Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) mengklaim persiapan Pilkada Serentak di 101 daerah pada 15 Februari mendatang sudah nyaris sempurna.
"Kesiapan seluruhnya sekitar 98 persen," ungkap Anggota KPU RI, Arief Budiman, dalam diskusi "Bersatu Dalam Pilkada" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/2).
Diakuinya, masih ada kendala dalam persiapan itu. Salah satunya adalah dana Pilkada yang belum turun sepenuhnya. Dari Rp 4,3 triliun untuk 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, sampai hari ini masih tersisa sekitar Rp 500 miliar yang belum dicairkan atau belum ditransfer ke rekening KPU di masing-masing daerah.
"Kami memonitor ke beberapa daerah, mereka mengatakan 'Pak, ini kalau tidak segera dicairkan, tentu kami mengalami kesulitan untuk membiayai tahapan Pilkada. Apakah itu untuk pembangunan TPS ataukah juga untuk membayar honor penyelenggara Pilkada di level TPS, atau membayar honor KPPS'," kata Arief menirukan protes dari pengurus KPU daerah.
Walau dianggap biasa oleh publik, Arief menekankan bahwa perkara dana merupakan hal serius. Misalnya, petugas KPPS tidak akan bisa bekerja dengan baik jika belum menerima honor yang dijanjikan.
Ditegaskannya pula, sampai hari ini seluruh personel penyelenggara sudah cukup baik. Personal sampai tingkat KPPS sudah direkrut dan sebagian besar sudah dilatih.
"Hanya beberapa KPPS yang pelatihannya masih dalam proses," tegasnya.
Kebutuhan logistik pun sudah siap sampai tingkat kabupaten dan kota. Tinggal beberapa daerah terdekat dari kantor KPU kota dan kabupaten yang baru akan menerima logistik pada tanggal 13 Februari (H-2).
"Kalau dikirim jauh lebih awal, pengamanan jauh lebih repot. Kalau sudah dikirim ke kecamatan maka pengamanan akan tersebar. Kami atur itu supaya tidak terlalu lama di kecamatan, TPS dan desa-desa itu. Untuk daerah yang dekat dari kantor KPU akan dikirimkan tanggal 13 supaya pengamanan lebih terpusat," jelasnya. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA