Kordinator Daerah (Korda) Duta Jokowi Sumut Delhpius Ginting akan melaporkan Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi ke Istana Negara terkait pengalihan hub pelabuhan Internasional dari Kuala Tanjung ke Tanjung Priok. Kebijakan ini menurutnya kurang tepat mengingat posisi pelabuhan Kuala Tanjung yang lebih strategis dibanding Tanjung Priok."Pengaduan yang ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo bertujuan agar mempertimbangkan kembali sikap Menhub melalui Keputusannya itu agar status pelabuhan hub internasional peti kemas tetap berada di tangan Pelabuhan Kuala Tanjung," katanya, Senin (30/1).
Ia menjelaskan kebijakan ini sangat bertolak belakang dengan kebijakan Presden Jokowi dimana Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi salah satu proyek nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi di bagian barat Indonesia.
"Jangan gara-gara kebijakan Menhub, akhirnya wibawa Presiden Jokowi di mata masyarakat Indonesia khususnya Sumut menjadi jelek. Karena pemerintahan ada ditangan Jokowi. Bukan Menhub. Jadi yang di cap masyarakat tetap Jokowi yang punya kebijakan," sebutnya.
Tak hanya itu, Ginting juga menilai, dampak atas kebijakan Menhub tersebut membuat anggapan pembangunan bersifat Jawasentris tak bisa dilepaskan.
"Yang rugi adalah perekonomian masyarakat Sumut. Khususnya kabupaten kota yang dekat dengan pelabuhan tersebut. Ini harus ditanggapi secara serius," ucapnya.
"Dengan begitu kami segera ke istana menjumpai Sekretaris Kabinet untuk membahas dan melaporkan hasil rapat kami. Kami minta juga agar menteri perhubungan dievaluasi," tegasnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA