Hub Ekspor Pindah dari Kuala Tanjung ke Tanjung Priok, DPD RI Akan Panggil Menhub Budi

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Republik Indonesia mempersoalkan kebijakan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, yang memindahkan hub internasional peti kemas di wilayah Barat Indonesia dari Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara, ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Hal ini disampaikan Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba saat memberikan pernyataan di Medan, Rabu (25/1).

Menurut Parlindungan kebijakan yang akan direalisasikan pada semester pertama 2017 tersebut tidak tepat dan akan membunuh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang sudah dicanangkan pemerintah sebelumnya.

"Ini tidak tepat. Apa semua harus lewat Jakarta. Kita dari DPD keberatan. Kita akan segera mempertanyakan kebijakan ini, langsung ke Menteri Perhubungan," katanya.

DPR RI menurut Parlindunganakan mempertanyakan alasan utama dari Menteri Perhubungan untuk mengalihkan hub ekspor tersebut. Mereka juga akan mencecar Menteri Budi dengan koordinasi yang dilakukannya dengan presiden sebelum menetapkan kebijakan tersebut.

"Apakah kebijakan itu sudah dilakukan lewat rapat kordinasi dengan pemerintah. Karena kita melihat keputusan ini sangat mendadak. Alasannya juga tidak jelas. Kalau alasannya karena selama ini Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei belum berjalan, sehingga pelabuhan itu tidak maksimal, maka pemerintah harus refleksi diri juga," tegasnya.

Selama ini menurut Parlindungan, KEK Sei Mangkei tidak maksimal karena harga gas dari pemerintah terlalu tinggi, sehingga kegiatan industri dan investasi di kawasan itu mandeg.

"Kita akan protes soal ini," pungkasnya.

Diketahui, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, akan segera menggantikan peran Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara sebagai pelabuhan pengumpul atau hub internasional peti kemas ke Pelabuhan Tanjung Priok pada 2017. Kebijakan itu sesuai dengan Sistem Logistik Nasional yang sudah dibuat pemerintah. Menhub beralasan, penggantian peran itu untuk tujuan peningkatan produktivitas dan intensifikasi transshipment (alih barang) dari dan menuju wilayah Barat Indonesia.[rgu]