Sutrisno Pangaribuan: Kadis Pariwisata "Berfikiran Sesat" Soal Zonasi Halal di Danau Toba

Rencana Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara untuk menerapkan zonasi halal pada objek wisata Danau Toba memicu reaksi dari anggota DPRD Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan. Politisi PDI Perjuangan ini menilai, kebijakan tersebut sangat diskriminatif sehingga dikhawatirkan akan memicu protes dari masyarakat yang selama ini tidak pernah mempersoalkan zonasi tempat makanan halal atau bukan.

"Itu merupakan pikiran yang sesat. Sebab pemikiran ini akan memicu anggapan bahwa selama ini kawasan di Danau Toba hanya kawasan haram?, ini akan memicu polemik," katanya, Rabu (25/1).

Sutrisno menjelaskan, konsep pembanguna industri pariwisata di Danau Toba tidak jauh berbeda dengan objek wisata lainnya. Dimana, pembangunan mental masyarakat agar siap menjadi pelaku industri pariwisata dengan segudang kreatifitas memanfaatkan potensi yang ada, merupakan hal yang utama. Hal ini menurutnya seperti yang dilakukan oleh pemerintah pada masing-masing tempat wisata seperti Bali, Wakatobi, Bunaken maupun Raja Ampat. Dilokasi tersebut menurutnya pemerintah selalu mengutamakan pembangunan mental masyarakat dan juga fasilitas yang memadai sehingga mengundang minat wisatawan untuk berkunjung.

"Disana tidak ada pernah kita dengar zona halal. Karena wisatawan yang datang kesana bukan bertanya, disana ada zona halal?. Melainkan orang akan bertanya disana pemandangannya bagus nggak, masyarakatnya ramah tidak, jalannya rusak nggak, penginapan tersedia nggak?, itu yang ditanya yang berhubungan dengan wisata," ujarnya.

Sutrisno mengakui, peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat penting untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Danau Toba. Akan tetapi hal tersebut menurutnya harus kearah yang lebih konkrit seperti pembenahan infrastruktur jalan, hingga upaya-upaya lain dalam membuat danau toba tetap menjadi danau yang bersih.

"Jangan justru yang bukan kewenangannya yang dikerjakan. Kalau itu tetap dilakukan, saya yakin akan ada gelombang protes dari masyarakat atas kebijakan yang diskriminatif ini. Ujung-ujungnya itu akan mengganggu tujuan utama untuk meningkatkan kunjungan wisatawan," demikian Sutrisno.[rgu]