Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu menyatakan saat ini anggaran negara sedang seret (sekarat) sehingga tidak ada jalan lain bagi pemegang kekuasaan untuk tidak mengorbankan rakyat dengan melakukan berbagai kenaikan harga komoditas strategis. Dia mengungkapkan hal itu, Rabu (25/1), saat ditanya wartawan tentang kenaikan harga yang terus berlangsung. Ketua Komisi VII yang membidangi energi dan lingkungan hidup itu mengaku miris dengan kondisi yang terjadi."Memang kita lihat arahnya cenderung kepada komoditas non subsidi seperti bahan bakar jenis pertalite dan pertamax. Atau juga tarif listrik kapasitas 900 va, serta biaya administrasi STNK dan BPKB. Katakanlah itu kalangan menengah. Dengan situasi sulit seperti ini bukannya mereka akan kelimpungan juga," tanyanya.
Belum lagi nanti akan ditambah beberapa opsi mengejar target pajak yang semuanya bersumber dari rakyat, ungkap dia. "Lantas bagaimana lagi pemerintah mencari pemasukan negara kalau bukan dari rakyat," jelasnya.
Sesungguhnya menurut Gus, pemerintah tidak punya pilihan dan terobosan untuk mengatasi keuangan negara yang lagi sekarat. Wakil ketua fraksi Gerindra di DPR-RI menyatakan bisa dilihat misalnya pada 2016 penerimaan negara dari sektor pajak yang paling mendominasi adalah tambahan tax amnesty sekira Rp100 triliun. Namun sebenarnya pencapaian negara hanya 80 persen, sehingga defisit yang terjadi di APBN itu mencapai 2,59 persen
"Kalau misalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak melakukan pemotongan anggaran hingga Rp137 triliun yang dilakukan saat baru sebulan dia jadi menteri maka defisit anggaran akan mencapai 3,5 persen," ujarnya.
Dia mengatakan pemotongan yang dilakukan Sri Mulyani pun sebenarnya pelanggaran UU karena tidak sesuai prosedur sebab dilakukan sepihak. Namun jika tidak dilakukannya, anggaran negara akan defisit hingga 3,5 persen yang juga akan melanggar undang-undang. Dia menyatakan melihat situasi keuangan negara yang sedang kritis dan sedemikian mengkhawatirkan pemerintah tidak punya opsi selain menaikkan harga komoditas yang dikuasainya serta mendorong penarikan pajak.
"Komoditas energi misalnya paling mudah dinaikkan karena penguasaannya ada pada negara," ungkapnya.
Gus Irawan menyebutkan kebijakan pemerintah akan terus berlanjut.
"Karena begini, kita akan lihat tahun lalu penopang penerimaan anggaran adalah tax amnesty. Lalu kalau tahun ini tidak ada tax amnesty bagaimana pemerintah memenuhi anggaran belanja. Akan sangat mengkhawatirkan menurut saya," ujarnya.
Ujungnya dari semua persoalan ini pun akhirnya bermuara pada rakyat. Harga kebutuhan akan naik, wajib pajak juga akan disisir habis oleh pemerintah. Solusi lain adalah menambah utang.
"Dan lihat komposisi pertambahan utang luar negeri sepanjang dua tahun terakhir. Mengkhawatirkan," jelasnya.
Lama-lama, kata Gus, kalau kondisi ini dibiarkan berlanjut tanpa inisiatif pemerintah memicu sektor-sektor produktif untuk berkontribusi pada negara, keuangan negara bisa bangkrut.[rgu]
KOMENTAR ANDA