Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara independen yang memiliki 9 komisioner bertugas mengawasi dan mengatur penyiaran televisi dan radio di Indonesia. KPI menjadi tempat koreksi, tempat mengadili dan memberikan teguran atau hukuman bagi media televisi dan radio yang dianggap melanggar prinsip-prinsip penyiaran.Karena itu, sejatinya KPI selalu beririsan dengan dunia pers dan tidak bisa terlepas dari pers. Ketua Umum PWI Pusat Margiono bahkan menyebut, separuh badan dari KPI adalah pers. Karena itu, selaku Penanggung Jawab Hari Pers Nasional (HPN) 2017, Margiono secara resmi mengundang para komisioner KPI untuk hadir di perhelatan akbar insar pers se Indonesia pada tanggal 9 Februari mendatang di Ambon.
"KPI harus menjadi bagian dari komponen pers. Makanya kita mengundang KPI hadir di HPN 2017," kata Margiono dalam sesi pertemuan dengan Komisioner KPI di Kantor KPI Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakarta, Rabu, (18/1).
Pada pertemuan yang berlangsung selama satu jam lebih itu, Margiono juga meminta KPI untuk berkenan menjadi salah satu pengisi acara di dalam rangkaian agenda HPN 2017. KPI secara khusus diminta untuk menyampaikan pandangan mereka tentang penyiaran di Indonesia kepada seluruh wartawan TV dan Radio termasuk para pimpinan-pimpinan media yang hadir di HPN nanti.
Kehadiran KPI di di Ambon, kata Margiono, sangatlah penting apalagi ada yang berbeda dengan HPN edisi kali ini. HPN 2017 nanti menjadi ajang deklarasi media massa yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers dan juga wartawan-wartawan yang telah lolos sertifikasi.
"Nanti kan di HPN, Dewan Pers mengumumkan verifikasi media massa. Dukungan dari KPI untuk memperkuat penyiaran sangat dibutuhkan," kata Margiono.
Ketua Komisioner KPI Yuliandre Darwis yang memimpin pertemuan tersebut menyambut baik dan mengapresiasi tawaran dari PWI Pusat mengenai keterlibatan KPI di HPN 2017. Yuliandre memaparkan, bahwa KPI saat ini sangat membutuhkan sistem publik yang kuat, untuk menopang positioning KPI sebagai lembagai pengawas penyiaran, yang mengontrol 20.000 lebih staf media televisi dan radio dalam menyiarkan siaran ke publik.
Ia mengakui, KPI sangat membutuhkan asupan berupa saran dari PWI dalam menjalankan tugas pengawasan dan penindakan.
"Kami butuh saran dari PWI, bagaimana menguatkan barisan untuk penyiaran publik ini. KPI tidak hanya bertugas mengawasi, tapi juga membina televisi dan radio, sehingga suasana kerjanya sangat real-time dan padat," kata Yuliandre.
Senada dengan Yuliandre, salah satu komisioner KPI Obsetor Sinaga mengaku sangat mengapresiasi tawaran PWI untuk mengisi acara dialog di HPN 2017. KPI sangat berkeinginan menyampaikan kepada publik dan juga insan pers tentang Undang-Undang Penyiaran yang harus terus dikawal.
"Nanti kami akan ajak seluruh komisioner KPI untuk hadir di Ambon," kata Obsetor.
Undangan dan tawaran kerjasama dari PWI untuk kegiatan HPN 2017, juga langsung dibalas oleh para komisioner KPI. Agar terbangun sinergi yang baik antara KPI dan PWI Pusat, KPI mengundang PWI untuk hadir dalam perayaan Hari Penyiaran Nasional, pada tanggal 1 April 2017 di Provinsi Bengkulu.
"Karena sudah mengundang kami, kami pun balas mengundang PWI untuk hadir pada tanggal 1 April nanti, di acara puncak Hari Penyiaran Nasional di Bengkulu. Agar kita bisa terus saling sinergi untuk kegiatan-kegiatan semacam ini," kata Obsetor lagi.
Hadir mendampingi Ketua Umum PWI Pusat dalam pertemuan dengan KPI adalah pengurus PWI Pusat Wina Armada, Ketua Panitia HPN 2017 M Ihsan dan Ketua Bidang Konvensi HPN 2017 Nurjaman.[rgu]
KOMENTAR ANDA