Hindari Hoax, Pemerintah Harus Responsif Jawab Isu

Menjamurnya informasi palsu atau hoax yang bertujuan menipu masyarakat untuk mempercayai sesuatu di media sosial menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Dari sekian banyak sasaran berita palsu, pemerintah kerap menjadi target terutama berbagai kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat.

Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengatakan, hoax semakin mudah diramu saat pemerintah tidak satu suara atau memberikan informasi berbeda-beda terhadap sebuah kebijakan atau menjawab isu. Tak heran, publik menganggap hoax sebuah kebenaran jika pemerintah lamban dan tidak responsif mengklarifikasi berbagai isu dengan data dan fakta yang komprehensif. Salah satunya soal jumlah tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Tiongkok.

"Makanya jika ingin hoax tidak merajalela menghantam pemerintah, kabinet harus responsif menjawab isu. Pemerintah punya semua sumber daya, masak kalah dengan komplotan pembuat hoax," ujarnya di komplek parlemen, Jakarta, Senin (16/1).

Menurut Fahira, informasi hoax yang menyasar pemerintah sebenarnya juga terjadi pada pemerintahan sebelumnya tetapi tidak semarak sekarang. Saat ini, pembuat dan penyebar hoax menemukan momentum karena pemerintah secara tidak sadar rajin memberikan umpan.

"Kalau pemerintah tidak rajin beri umpan maka penyebaran berita hoax bisa efektif dicegah. Jadi, pencegahannya bukan sekedar mengancam menindak tegas atau menjerat pidana penyebar hoax. Hoax akan tetap ada selama ada kesenjangan menganga antara kebijakan atau tindakan pemerintah dengan ekspektasi publik," bebernya.

Maraknya hoax selama dua tahun ini juga menandakan banyak pekerjaan rumah di bidang komunikasi publik yang harus dibenahi pemerintah. Ketiadaan orkestrasi dalam menanggapi sebuah isu dan peristiwa akan menjadi batu sandungan dalam memberikan informasi yang baik dan menenangkan masyarakat

"Saya masih belum jelas platform komunikasi publik pemerintah ini seperti apa karena saya lihat masih belum ada orkestrasi. Sebuah pemerintahan yang pejabat publiknya gagal mengelola informasi publik, tidak mampu menginformasi hal yang baik kepada publik dengan cara yang baik juga akan terus dibayangi persepsi publik yang negatif," pungkas Fahira. [hta/rmol]