Informasi bohong atau hoax akan semakin mudah diramu saat instansi pemerintah tidak satu suara dalam menjawab isu. Publik semakin menganggap hoax sebuah kebenaran jika pemerintah lamban dan tidak responsif mengklarifikasi berbagai isu-isu dengan data dan fakta yang komprehensif.Begitu kata Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi sesaat lalu, Senin (16/1). Fahira mencontohkan mengenai maraknya TKA ilegal yang dijawab berbeda-beda oleh pemerintah.
"Makanya jika ingin hoax tidak merajalela menghantam pemerintah, kabinet harus responsif menjawab isu. Pemerintah punya semua sumber daya, masak kalah dengan komplotan pembuat hoax," ujarnya.
Dijelaskan Fahira bahwa serangan informasi hoax tidak hanya menyasar pemerintahan saat ini saja, melainkan sudah terjadi sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun begitu, pembuat dan penyebar informasi hoax saat ini lebih memiliki celah menyerang karena pemerintah secara tidak sadar ‘rajin memberi umpan’.
Kalau pemerintah ‘tidak rajin beri umpan’, maka penyebaran berita hoax bisa efektif dicegah. Jadi pencegahannya bukan sekadar mengancam menindak tegas atau menjerat pidana penyebar hoax. Hoax akan tetap ada jika pemerintah lamban menjawabnya dengan fakta. Selain itu pemerintah juga harus jelas membedakan mana kritik mana hoax," pungkasnya. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA