
"Loh, parliementary treshold aja ada kok, presidential treshold kok nggak ada? Kalau ditiadakan itu justru langkah mundur," tegas Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/1).
Dalam draf RUU Pemilu yang diserahkan ke DPR, Pemerintah mengusulkan agar capres dan cawapres dicalonkan parpol atau gabungan parpol yang minimal memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.
Demokrat, kata Syarief, malah lebih setuju jika presidential treshold ditingkatkan lagi secara bertahap.
"Kalau mau naik, naiknya grabel, jangan terlalu tiba-tiba naik, tidak bagus, harus bertahaplah. Idealnya dibicarakan, makanya prinsipnya harus naiknya saja secara gradual," ujar anggota Komisi I DPR ini.
Berapa kenaikannya, menurut Syarief, bisa pada angka 25 persen kursi di DPR. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA