Keterlibatan anggota atau pejabat Polri dalam sebuah organisasi masyarakat (ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak perlu dipermasalahkan.Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rikwanto, mengatakan, ada banyak sekali anggota Polri yang masih aktif terlibat langsung dalam kepengurusan ormas atau LSM.
"Babinkamtibmas kami, Polri, banyak diminta menjadi ketua perkumpulan-perkumpulan. Dari pangkat terendah sampai tertinggi. Tidak ada masalah," kata Rikwanto di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu pagi (14/1).
Hal itu dinyatakan Rikwanto merespons perbincangan publik soal Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan, yang menjabat Ketua Dewan Pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Organisasi masyarakat itu sedang menjadi sorotan karena terlibat bentrokan dengan Front Pembela Islam di Bandung, Jawa Barat, dua hari lalu.
"Tidak ada larangan. Itu suatu kehormatan. Dengan catatan untuk tujuan kebaikan," jelas Rikwanto.
Menurut dia, jika GMBI terseret tindak pidana maka kesalahan tidak bisa ditimpakan langsung kepada pembina organisasi itu.
"Pisahkan antara pembina perkumpulan dengan masalah hukum. Kalau masalah hukum berkaitan dengan siapa berbuat apa. Kalau memang itu melanggar pidana, ya kita proses secara pidana," jelas mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu.
Sebagai catatan, Pasal 28 Ayat (3) UU 2/2002 (UU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) sebetulnya telah mengatur soal jabatan anggota Polri di luar kepolisian. Bunyinya, "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian." [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA