Puluhan massa DPD II Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kota Binjai menggelar orasi damai di kawasan bundaran Tugu Pahlawan Kota Binjai, Rabu (11/1) sore, sekira Pukul 17.00 WIB.
Aksi tersebut mereka lakukan dalam upaya mengecam kebijakan ekonomi Pemerintah Republik Indonesia, karena dianggap tidak pro rakyat dan cenderung menyengsarakan masyarakat.
Hal ini terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), serta biaya kepengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK), bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), dan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB).
"Tolak sistem neoliberalisme, yang menyengsarakan rakyat. Saatnya, sistem Khilafah Rasyidah diterapkan di Indonesia. Allahu akbar," teriak koordinator aksi, Surya Syahputra, diikuti seruan takbir oleh peserta aksi lainnya.
Lebih lanjut massa juga meminta Pemerintah Republik Indonesia bersikap tegas, dengan merevisi sejumlah kebijakan nasional yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam.
Dalam hal ini, mereka mendesak Pemerintah menetapkan kebijakan besaran pajak sesuai kemampuan masyarakat, serta mengambil alih pengelolaan sumber daya alam, minyak bumi, dan mineral, yang selama ini dipercayakan kepada pihak swasta.
Mereka juga meminta Pemerintah serius dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber daya manusia, serta menanggulangi inflasi akibat kenaikan harga bahan pangan.
"Pemerintah itu dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jangan paksakan peningkatan pendapatan negara, dengan mengorbankan rakyat," seru Surya, dalam orasinya.
Sekira satu jam beraksi sembari membagikan brosur berisi kecaman terhadap kebijakan Pemerintah, belasan massa DPD II HTI Kota Binjai lalu membubarkan diri dengan tertib.[rgu]
KOMENTAR ANDA