Ketua Komisi B: Pendataan Guru Honor Agar Dibuat Akurat di Medan

Ketua Komisi B DPRD Medan, Maruli Tarigan meminta Dinas Pendidikan Kota Medan supaya pendataan tenaga guru honor sekolah negeri di Medan dengan dilakukan dengan akurat. Hal tersebut guna menghindari data simpang siur jumlah tenaga guru honorer di sekolah negeri tingkat SD dan SMP. Sebab, sebahagian guru, gaji mereka sudah ditampung di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemko Medan 2017 sesuai Upah Minimum Kota (UMK).
 
"Data guru honorer harus akurat dan berdasarkan masa kerja. Sehingga bagi yang belum tertampung diharapkan daftar tunggu. Kita berupaya agar seluruh tenaga guru hononer di sekolah negeri gaji mereka bersumber dari APBD Pemko sesuai UMK. Secara bertahap, kita berharap seluruhnya tertampung di APBD tahun berikutnya. Ini akan kita perjuangkan, untuk itu data guru harus jelas," katanya, Senin (9/1).
 
Menurut Ketua Fraksi Persatuan Nasional (Pernas) DPRD Medan asal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini, memang gaji tenaga guru honor sekolah negeri di Medan selama ini sangat memprihatinkan. Gaji mereka cukup minim yakni hanya Rp 250 rb hingga Rp 600 rb yang bersumber dari dana BOS dan dana komite.
 
"Ini kan cukup memprihatinkan. Bagaimana mungkin program Walikota Medan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Medan dapat berhasil jika kesejahteraan guru saja terabaikan. Pada hal tenaga guru sebagai ujung tombak mendidik generasi anak bangsa," ujarnya.

Selain itu kata Maruli, pihaknya harus menyambut baik penghapusan uang komite disetiap sekolah negeri. Karena selama ini Komisi Pemeriksa Keuangan (KPK) telah mengenduskan penggunaan uang komite yang bertamengkan untuk gaji guru honor rentan dengan penyimpangan.
 
Bahkan KPK telah memperingati Disdik dan Kepala sekolah agar gaji para guru honor tidak lagi bersumber dari dana komite sekolah. Sebab, penggunaan uang komite selama ini disinyalir sebagai ajang korupsi.
 
Maruli yakin jika APBD Pemko Medan ke depan akan cukup untuk menggaji tenaga guru honor di Medan.

"Masih banyak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergali. Bahkan disinyalir masih ada kebocoran PAD. Hanya tinggal kemauan saja. Jangan jangan hanya karena menyangkut tenaga kerja sehingga asal tampung," demikian Maruli.[rgu]