Kalangan senator menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik di awal tahun 2017 justru di saat yang tidak tepat. Hal ini terlihat dari berbagai indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah."Rakyat masih sulit secara ekonomi, angka pengangguran justru makin tinggi, lapangan pekerjaan kurang dan ditambah dengan jumlah usia produktif selalu meningkat, belum lagi daya beli masyarakat masih rendah dan cenderung turun! Ditambah apalagi kondisi politik yang masih memanas dibeberapa daerah! Harusnya pemerintah melihat kondisi masyarakat secara utuh dan dengan mata hati, jangan melihat hanya dari sisi kebutuhan versi pemerintah saja," kritik anggota DPD RI, Dailami Firdaus, menguraikan.
Dengan kondisi seperti ini, menurut dia, seharusnya pemerintah memberi kesejukan dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.
"Jangan malahan rakyat disusahkan. Jelas kebijakan ini sangat tidak adil dan akan menambah beban dari masyarakat," tegasnya.
Ia kembali menegaskan agar pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, membatalkan atau menunda kenaikan harga BBM dan TDL, hingga waktu yang tepat.
Untuk kenaikan TDL, ada penambahan golongan tarif baru, yaitu Rumah Tangga Mampu ( RTM ) dengan daya 900 VA. Namun harus diingat, lanjut Dailami menekankan, kategori mampu yang dimaksud pemerintah itu harus didasari dengan kondisi sebenarnya.
"Jangan karena memakai daya 900 VA dianggap mampu semua," cetusnya.
Mestinya, menurut dia, pemerintah menyehatkan dahulu perekonomian tanah air dengan menciptakan lapangan kerja dan membina masyarakat. Termasuk mempersiapkan segala hal yang akan berdampak bila ternyata kenaikan BBM dan TDL ada solusi terakhir.
Imbas kenaikan BBM dan TDL praktis menjadi tolak ukur untuk kenaikan-kenaikan lainnya seperti bahan-bahan kebutuhan pokok.
"Bila tetap dinaikan dalam kondisi seperti ini, jelas-jelas ini menjadi sebuah kado pahit dari pemerintah di awal tahun 2017 bagi masyarakat," tukasnya.[hta/rmol]
KOMENTAR ANDA