WALHI Sumut menuntut pemerintah dapat melakukan moratorium terhadap izin tambang yang dimiliki oleh korporasi. Pasalnya, WALHI Sumut menilai bahwa terdapat beberapa perusahaan yang tidak layak mendapat izin dan beroperasi, terutama di hutan-hutan yang termasuk hutan adat. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur WALHI Sumut, Dana Tarigan saat menggelar Refkleksi Akhir Tahun di Culture Cofee, Medan, Jumat (30/12).
"Pemerintah Provinsi Sumut harus melakukan moratorium terhadap izin beberapa korporasi. Ada sejumlah korporasi yang bahkan menggunakan hutan adat sebagai lahan tambangnya dan mendapat izin dengan mudah" katanya.
Menurut Dana, izin tambang tersebut dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten setempat demi kepentingan politik semata.
"Kemarin itu kan izin dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten. Sekarang sudah diambil alih oleh kementrian melalui pemerintah provinsi. Jadi saya menduga, izin-izin tambang yang seharusnya tidak boleh dikeluarkan itu bisa dikeluarkan karena ada kepentingan politik seperti pemilukada," jelasnya.
Dana juga berharap Pemprov Sumut dapat transparan jika memang akan melakukan moratorium izin tambang tersebut.
"Dan pemprov nantinya juga harus transparan dalam melakukan moratorium izin tambang," demikian Dana.[rgu]
KOMENTAR ANDA