Jokowi Harus Lebih Transparan Hadapi Isu Tenaga Kerja Asing

Untuk membantah isu banyaknya tenaga kerja asing, khususnya yang datang dari China, Presiden Jokowi perlu menyampaikan data secara lengkap.

"Tidak cukup hanya dengan menyebutkan jumlahnya saja," kata Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Indonesia, Said Salahuddin, dalam keterangan beberapa saat lalu (Minggu, 25/12).

Menurut Said, Presiden Jokowi harus lebih transparan dan detail dalam mengungkapkan dimana saja buruh China yang disebutnya berjumlah 21.000 itu bekerja.

"Kalau Pemerintah mau meyakinkan publik bahwa jumlah buruh China yang bekerja di Indonesia tidak sebesar isu yang berkembang selama ini, ya harus disebutkan dong ke-21.000 orang itu bekerja dimana saja, untuk jenis pekerjaan apa, agen yang mendatangkan mereka ke Indonesia itu siapa, dan seterusnya, dan seterusnya," jelas Said.

Data yang terperinci itu, tegas Said, penting sekali dibuka sebagai bentuk keterbukaan pemerintah agar publik bisa percaya pada data yang disampaikan Presiden.

"Kalau ada yang meragukan data itu, mereka bisa langsung cross-check ke lapangan. Dari hasil verifikasi itu nanti pasti akan ada temuan. Nah, hasil temuan di lapangan itu nanti bisa dijadikan sebagai data pembanding bagi pemerintah," demikian Said.[rgu/rmol]