Pemprovsu Jangan Tutup Mata, Jalan Mirip Kubangan Harus Diperbaiki di Tapanuli Utara

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) jangan tutup mata dengan hancurnya infrastruktur jalan di Tapanuli Utara khususnya mulai Kecamatan Pangaribuan hingga Kecamatan Garoga. Jalan berstatus jalan provinsi sepanjang 32 km tersebut saat tidak ubahnya seperti kubangan kerbau sehingga sangat sulit dilalui.

Demikian diteriakkan Ketua Forum Persatuan Generasi Muda Kecamatan Garoga (FPGMKG) Benny Pasaribu saat berunjuk rasa di Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (22/12).

"Akibat kerusakan parah, jalan sepanjang 32 km tersebut memakan waktu tempuh hingga 4 jam," katanya.

Kondisi ini menurut Benny sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat di Tapanuli Utara khususnya Kecamatan Garoga. Dari sisi ekonomi misalnya, kerusakan jalan tersebut membuat pasokan bahan kebutuhan menjadi sulit hal ini juga dibarengi dengan harga yang tinggi. Disisi lain, komoditas pertanian dari perkampungan warga juga sulit keluar sehingga para petani membutuhkan biaya yang tinggi untuk mengangkut hasil pertaniannya ke pasar.

"Padahal sumber utama kehidupan disana adalah dari pertanian. Kondisi seperti ini membuat warga kesulitan untuk menyekolahkan anak-anaknya," ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Desa Sibaganding, Bangkit Pasaribu. Kondisi jalan yang rusak tersebut menurutnya sudah mereka alami selama 50 tahun. Akan tetapi hingga saat ini perhatian dari pemerinah provinsi Sumatera Utara menurutnya tidak pernah terlihat.

"Kami merasa seperti dianaktirikan. Kami ini bagian dari Sumatera Utara, hasil dari sana jangan hanya dinikmati di Medan saja," ketusnya.

Aksi ini diterima oleh anggota DPRD Sumut dari Dapil IX meliputi Tapanuhi Utara, Sarma Hutajulu yang didampingi Nezar Djoeli (Nasdem), Muchrid Nasution (Golkar) dan Baskami Ginting (PDI Perjuangan).

Sarma mengatakan selaku anggota dewan dari daerah tersebut ia sudah mengusulkan agar 17 kilometer jalan yang rusak parah mendapat perbaikan tahun 2017 mendatang. Akan tetapi dalam prosesnya, DPRD Sumut menurutnya hanya menyetujui perbaikan 3 km untuk tahun 2017.

"Kita sudah mengusulkan, namun karena kondisi keuangan Pemprovsu yang masih harus membayar hutang ke daerah, maka bersabarlah dulu. Tahun ini akan kita upayakan agar minimal bisa ditampung berbaikan 5 kilometer," ujarnya.

Usai diterima oleh perwakilan DPRD Sumut, para pengunjuk rasa lansung membubarkan diri. Mereka berjanji akan kembali melakukan aksi yang sama jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.