post image
KOMENTAR
Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa atas 169 negara. Pasalnya, kebijakan tersebut bisa menjadi pintu masuk ancaman bagi keamanan nasional.

"Lebih dari itu, kebijakan itu berpotensi menghilangkan pendapatan negara lebih dari Rp1 triliun. Itu kebocoran yang terjadi dalam setahun ini. Belum lagi potential loss yang terjadi akibat tingginya risiko akibat hilangnya potensi lapangan kerja di dalam negeri, dan sebagainya," jelas anggota Komisi XI Heri Gunawan kepada wartawan, Rabu (21/12).

Ketua DPP Partai Gerindra ini menilai kebijakan bebas visa tersebut rawan disalahgunakan oleh tenaga kerja asing (TKA) ilegal untuk bekerja di dalam negeri. Modusnya adalah dengan "pura-pura" menjadi wisatawan asing lalu diam-diam menjalankan aktivitas pekerjaan mereka di dalam negeri.

"Ini tentu merugikan bagi anak bangsa yang kesempatan bekerjanya menjadi hilang. Apalagi, menurut data Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, sedikitnya ada 7 juta orang termasuk angkatan kerja yang menganggur," ungkapnya.

Ancaman lain yang musti diwaspadai menurut dia adalah masuknya oknum-oknum yang punya niat jahat untuk merusak keamanan nasional dengan modus sebagai wisatawan. Buktinya seperti yang terjadi di Bogor baru-baru ini. Orang China dengan sengaja menanam cabai dari benih yang mengandung bakteri berbahaya.

"Belum lagi ancaman masuknya narkoba, serta kelompok tertentu yang punya tujuan untuk memgembangkan dan menanamkan idiologi dan pandangan radikal. Itu kalau dihitung-hitung merupakan potential loss yang punya risiko tinggi terhadap keamanan nasional," imbuhnya.

Tak hanya itu, menurut dia, kebijakan bebas visa juga menyebabkan pengawasan dan pemeriksaan masuk dan keluarnya warga negara asing semakin sulit. Lebih-lebih perangkat teknologi pengawasan dan pemeriksaan di imigrasi kita masih lemah.

"Mudah sekali dibobol," ketusnya.

Dia mengaku sangat memahami tujuan pemerintah untuk mendongkrak devisa lewat kebijakan tersebut. Namun, harus tetap dievaluasi untung-ruginya, termasuk analisis risiko terhadap keamanan nasional.

"Buat apa punya devisa segunung, tapi keamanan nasional terancam," demikian Heri Gunawan. [zul]


 

PHBS Sejak Dini, USU Berdayakan Siswa Bustan Tsamrotul Qolbis

Sebelumnya

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NELAYAN (KPPI) DALAM MENGATASI STUNTING DAN MODIFIKASI MAKANAN POMPOM BAKSO IKAN DAUN KELOR DI KELURAHAN BAGAN DELI

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Peristiwa