Ternyata mayoritas warga tidak tahu apa itu nawacita. Warga yang tidak tahu nawacita mencapai 72 persen. Sementara itu, hanya 28 persen yang tahu Nawacita."Kemudian ketika diajukan pertanyaan pendalaman, sebanyak 46,3 persen responden tidak mengerti program Nawacita, 23,9 persen menjawab sama sekali tidak mengerti, dan 19,7 persen sedikit mengerti. Sementara hanya 10,1 persen mengerti, dan 0,1 persen sangat mengerti," kata Ketua Umum Orkestra, Poempida Hidayatullah, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 21/12).
Menurut Poempida, inilah hasil survei nasional Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) tentang "Penilaian dan Evaluasi Terhadap Nawacita tahun 2016" sebagai bentuk kontrol dan penilaian terhadap kinerja Pemerintahan jelang akhir tahun 2016.
Poempida menjelaskan, survei Orkestra tentang penilaian kinerja Pemerintah Jokowi-JK tahun 2016 ini merupakan survei opini publik. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95 persen dengan margin of error sebesar plus minus 2,2 persen.
"Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung dengan panduan kuesioner oleh peneliti dan surveyor, dan dilakukan pada 10 Oktober-6 November 2016, dengan melibatkan 1.200 responden dari 34 Provinsi di Indonesia," jelas Poempida.
Nawacita merupakan visi misi dan program aksi Jokowi-JK pada Pilpres 2014 sebagai jalan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Nawacita merupakan jawaban atas tiga masalah pokok bangsa saat ini yaitu merosotnya kewibawaan negara; melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.
Nawacita wujud daripada meneguhkan kembali ideologi bangsa yaitu ideologi pancasila 1 Juni dan Tri Sakti.
Ada sembilan prioritas untuk mendukung aksi Visi-Misi Jokow-JK yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam perekonomian dan berkepribadian dalam kebudayaan kesembilan agenda tersebut dikenal dengan Nawacita.
Kesembilan Program Prioritas yang dikenal dengan Nawacita diantaranya menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran; menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi; meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan; meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional' mewujudkan kemandirian ekonomi; melakukan revolusi karakter bangsa; dan memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA