Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menyatakan kekesalannya atas minimnya keterlibatan pekerja Indonesia dalam proyek pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW yang saat ini sedang berproses. Model pengerjaan proyek yang hampir seluruh pekerjaannya dilakukan oleh pekerja dari Tiongkok menurutnya tidak akan mewujudkan keinginan Indonesia mengenai adanya transfer pengetahuan maupun teknologi bagi bangsa."Investasinya banyak dari Tiongkok. Namun bagi saya, investasi itu hendaknya bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga berdampak bagi masyarakat. Kalau kita bicara soal proyek, bicara soal investasi, bagaimana pun pasti akan terbangun. Tapi kan harus ada transfer of knowledge dan transfer teknologi. Kalau pekerja di pembangkit listrik misalnya harus kita datangkan dari Tiongkok juga, lalu kemana pekerja lokal bisa ditempatkan," katanya, Rabu (21/12).
Tidak hanya mengenai transfer pengetahuan (knowledge) yang menjadi sorotan Politisi Gerindra ini. Pengelolaan keuangan proyek yang dilakukan oleh investor asal Tiongkok tanpa melibatkan perbankan Indonesia menurutnya juga merupakan satu bentuk kebijakan yang seharusnya tidak boleh terjadi.
"Kita sama-sama tahu jika investor China datang ke Indonesia membangun proyek pembangkitan listrik, teknologi akan dia bawa, tenaga ahli juga dari sana, kemudian pekerja nya pun dari China juga. Malah untuk urusan perbankan mereka gunakan bank dari Tiongkok yang beroperasi di Indonesia. Jadi apa nilai tambahnya untuk kita," ungkapnya.
Gus menyebutkan, model-model kebijakan dalam pengerjaan proyek seperti ini menjadi salah satu penyebab lemahnya pertumbuhan ekonoi Indonesia meskipun APBN sudah mencapai Rp 2.000 triliun.
"Ini harus dikomplain, artinya jangan perubahan sistem seperti mengelabui kita semua untuk melegalkan maraknya pekerja asing masuk Indonesia," demikian Gus Irawan.[rgu]
KOMENTAR ANDA