Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) meminta Presiden Joko Widodo serius menangani keberadaan tenaga asing yang jumlahnya semakin banyak di Indonesia."Pemerintah harus segera evaluasi soal kebijakan tenaga kerja asing yang sudah membanjiri perusahaan dalam negeri, dan berdampak negatif bagi pekerja lokal kita," kata Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj saat konferensi pers di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta (Selasa, 20/12).
Kiai Said membeberkan, salah satu kasus cukup mengkhawatirkan di daerah Serang, Banten. Di mana, terdapat tenaga kerja asal negara Tiongkok berjumlah sebanyak 70 ribu orang. Laporan yang membuat lebih miris adalah beberapa perusahaan di Serang hanya mempekerjakan sebanyak 30 persen tenaga kerja lokal, sementara 70 persen sisanya adalah tenaga kerja asing. Tak hanya itu, jumlah gaji yang diperoleh tenaga asing dan lokal pun sangat kontras.
"Tenaga asing dibayar Rp 15 juta per bulan atau per harinya bisa Rp 500 ribu. Sementara pekerja lokal hanya dibayar Rp 2 juta per bulan. Ini persoalan serius, karena ditambah lagi dengan kegiatan ekspor kita yang terus berkurang dan daya beli masyarakat menurun," jelasnya.
Atas fakta tersebut, PBNU pun mendesak pemerintah segera mewujudkan sila ke lima Pancasil yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Selain itu juga meminta agar pemerintah dan pengusaha memperhatikan kebijakan mempekerjakan tenaga asing.
"PBNU meminta pemerintah harus sensitif jaga perasaan rakyat. Segera kaji ulang kebijakan pembangunan jika tidak ajak rakyat sebagai mitranya," tegas Kiai Said
Tak hanya itu, pemerintah juga diminta segera membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dalam waktu dekat, PBNU akan menyurati pemerintah melalui menteri ketenagakerjaan
"PBNU meminta pemerintah segera melakukan negoisasi ulang terkait kebijakan paket investasi dengan asing," tegas Kiai Said. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA