Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mempertanyakan sikap kepolisian yang terkesan lembek terhadap aksi Front Pembela Islam (FPI) Jawa Timur yang mendatangi sejumlah mal di Kota Surabaya, Minggu (18/12) untuk menyosialisasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 56/2016 tentang hukum penggunaan atribut keagamaan non-muslim."Kenapa kok (kepolisian) terlalu lembek? Ini menampakkan intoleransi, jadi masa sikap-sikap intoleran begitu ditolerir oleh kepolisian kita. Ada seperti di Bandung, natal diituin (diminta bubarkan), di Surabaya, ini malah tak ditindak," ketusnya ketika dihubungi, Senin (19/12).
Kapolrestabes Surabaya, M Iqbal mengatakan bahwa kegiatan FPI tersebut bukan merupakan aksi sweaping. Itu hanyalah pawai ta'aruf atau aksi damai yang sebelumnya juga sudah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian. Makanya polisi hanya mengawal kegiatan itu agar tidak terjadi gesekan ataupun kericuhan.
Harusnya, menurut Masinton, kepolisian menjadikan aksi pembubaran acara Natal di Sabuga Bandung oleh salah satu Ormas itu sebagai contoh. Karenanya, sikap intoleransi menurutnya
Harusya ditindak.
"Harus ditindak, tak boleh kalah atas tekanan-tekanan massa. Institusi negara, polisi itu representasi instutusi negara, institusi negara ga boleh tunduk pada tekanan sekelompok massa. Massa yang atasnamakan Islam. Jadi yang harus dilakukan harusnya menindak. Enggak cukup hanya mengganti pimpinan kepolisian di wilayah tersebut," tegasnya.
Terlebih menurutnya perayaan apapun dari agama manapun di mall-mall sudah menjadi tradisi di Indonesia.
"Ini kan sudah tradisi di Indonesia, perayaan agama apapun, mall-mall atau tempat umum suasana dibikin sesuai perayaan agama itu, itulah ciri khas Indonesia yang kita ga temukan di negara manapun, perayaan hari besar keagamaan, turut menyambut apapun agamanya," pungkasnya.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA