Staf Ahli Presiden: Pembentukan Badan Otorita Danau Toba Tidak Transparan

Terbentuknya Badan Otorita Danau Toba (BODT) atau yang dikenal juga dengan nama Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPKPDT) masih menyisakan polemik yang harus dijawab oleh pemerintah.

Soalnya, sejak awal, Pemerintahan Jokowi berjanji akan melibatkan masyarakat di Kawasan Danau Toba (KDT) secara langsung dalam proses pembangunan dan pembentukan Badan Otorita itu agar sesuai dengan kebutuhan dan keperluan masyarakat di Kawasan itu.
 
Namun sayangnya, dari struktur personalia Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) yang dilantik Menteri Pariwisata RI, 30 November 2016, tidak mencerminkan partisipasi dan ruang masyarakat Danau Toba untuk mengurusi Tanah Leluhurnya sendiri.
 
Bukan hanya Masyarakat Kawasan Danau Toba (KDT) yang tidak dipedulikan dan tidak tahu mengenai proses pembentukan Badan Otorita itu, ternyata Staf Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI M Riza Damanik pun tidak tahu bagaimana proses pembentukan Badan Otorita tersebut.
 
"Kaitan dengan BODT, saya tidak mencampuri dalamnya mereka. Tentu ada dinamika sebagai lembaga yang baru. Kita belum pernah berdiskusi dengan beliau (Arie Prasetyo sebagai Direktur Utama BOPKPDT-Red). Kita tidak pernah terlibat atau dilibatkan. Saya lihat dari beberapa pertemuan, Arie sepertinya think thank atau dipercaya untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi kami tidak berniat bertemu dengan beliau," tutur Riza di Jakarta, Selasa (13/12).
 
Dalam diskusi itu, pria kelahiran Tanjung Balai, Sumatera Utara, 17 Oktober 1980 yang kini juga masih menjadi Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) itu menjelaskan, seharusnya keterlibatan riil Masyarakat Kawasan Danau Toba dalam mengurusi Badan Otorita itu harus dilaksanakan.
 
Selain sudah merupakan komitmen Presiden Jokowi, partisipasi langsung masyarakat adalah wujud dari kedaulatan masyarakat untuk mengelola Tanah Leluhurnya sendiri.
 
Riza Damanik menyampaikan, untuk pembangunan Kawasan Danau Toba, unsur-unsur utama masyarakat seperti elemen Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dan Katolik yang dominan di sana harusnya ikut terlibat langsung.
 
"Rupanya mereka tidak dilibatkan juga ke sana. Dan ini berita tidak bagus. Secara gamblang, kita ingin menyampaikan lembaga (BPODT)-ini dibentuk tidak transparan dan tidak baik," ujar dia.
 
Selain itu, Damanik mengusulkan, kaitan dengan pengelolaan dan pengembangan Kawasan Danau Toba, keterlibatan dan partisipasi Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) pun sejak awal sudah melakukan hal-hal nyata.
 
"Karena YPDT sudah membuat studi, saya usul agar YPDT bisa mempresentasikan itu di Kantor KSP. Usulan saya adalah bahwa ada kritik adalah iya, itu tetap perlu disampaikan dengan tepat. Tetapi disaat lain adalah bisa menyampaikan secara imaginatif, dan imaginasinya itu apa? Karena kita akan ketemu kantor think thank-nya presiden. Sehingga kita bisa memberikan masukan juga," tandasnya.[rgu/rmol]