Komisi III DPR berharap Pemerintah memberikan wewenang penuh dan keleluasan kepada Polri dan TNI untuk mempersempit ruang gerak simpatisan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia.
"Pemerintah Indonesia harus belajar dari kegagalan pemerintah Irak dan Suriah dalam melumpuhkan ISIS," kata Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, Rabu (14/12), seperti dilansir dari Parlementaria.
Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan wewenang penuh dan keleluasaan pada Polri dan TNI untuk mempersempit ruang gerak para simpatisan ISIS di Indonesia.
"Untuk memperkecil atau melumpuhkan potensi ancaman itu, diperlukan perlakuan hukum yang ekstra tegas terhadap para terduga dan tersangka teroris," ujar politisi Golkar yang akrab disapa Bamsoet.
Dilanjutkannya, ketahanan nasional akan terancam jika rencana ISIS membangun basis di Asia Tenggara tidak segera ditangkal. Beberapa indikasi sudah terlihat di permukaan. Pertama kecemasan yang sudah disuarakan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Keduanya sudah mengemukakan niat ISIS membangun basis di Filipina Selatan untuk mewujudkan kekhalifahan baru di Filipina, Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.
Indikasi kedua terlihat dari kembalinya puluhan simpatisan ISIS yang notabene merupakan warga negara Indonesia (WNI) ke tanah air. Di sini ia menilai tujuan dari kembalinya puluhan simpatisan ISIS tersebut. Apakah ingin menjalani kehidupan normal, atau malah kembali untuk mewujudkan rencana ISIS membangun kekhalifahan di Asia Tenggara?
Dan indikasi ketiga adalah rencana serangan bom bunuh diri ke Istana Negara yang berhasil digagalkan oleh Detesemen Khusus (Densus) 88 Anti-teror pada Sabtu (10/12). Polisi berhasil mengamankan empat orang yang berencana melancarkan serangan bom berdaya ledak tinggi tersebut di Bekasi, Jawa Barat.
Bamsoet menilai ada semacam indikasi sel-sel terorisme di Indonesia memberi respon positif terhadap rencana ISIS membangun basis di Asia Tenggara. Oleh karenanya, ia berharap agar para simpatisan ISIS itu harus segera dilumpuhkan agar rencana mereka membangun basis di Asia Tenggara tidak dapat terwujud. [rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA