Setara Institute mengumumkan hasil survei Indeks Kinerja HAM (hak asasi manusia) tahun 2016, dalam rangka memperingati hari HAM Internasional dan evaluasi tahunan kondisi HAM di Indonesia.Survei kali ini adalah yang ke-7 kali dilakukan Setara sejak tahun 2010. Hasilnya, kinerja kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak memberi kemajuan sektor HAM selama dua tahun terakhir.
"Kepemimpinan Jokowi masih lebih fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Pada saat bersamaan mengesampingkan agenda pemajuan HAM, khususnya di bidang hak sipil dan politik," ujar peneliti Setara Institute Bidang HAM, Ahmad Fanani Rosyidi, di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (12/12).
Misalnya, dalam segi penuntasan pelanggaran HAM masa lalu. Janji pemerintah mengusut tuntas perkara pelanggaran HAM masa lalu belum terwujud sampai sekarang. Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk membuka dokumen TPF Munir, meski menurut survei memberi sentimen positif, tapi tetap tidak berdampak baik karena dokumen tersebut dinyatakan hilang oleh Setneg.
Perombakan kabinet juga menjadi sinyal buruk. Jokowi menunjuk Jenderal TNI (Purn) Wiranto sebagai Menko Polhukam dan tidak menggeser Jaksa Agung, M. Prasetyo, dari jabatannya meski tidak memiliki prestasi.
"Dua pejabat penentu pengungkapan kasus pelanggaran HAM masa lalu itu dipersepsikan menjadi penghalang penuntasan 11 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," tegas Rosyidi.
Metodologi survei indeks HAM kali ini menggunakan metode purposive sampling, melibatkan 202 responden ahli yang terdiri dari akademisi, peneliti, aktivis dan tokoh masyarakat. Periode survei adalah rentang 5 November -5 Desember 2016. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA