Anggota DPRD Sumatera Utara, Sopar Siburian yakin pengelolaan Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia akan terbebas dari tarik-menarik kepentingan sektoral, seiring pelantikan formasi personalia di Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT) oleh Menteri Pariwisata pada 30 November 2016 lalu.
Dengan formasi yang diisi oleh sosok-sosok pejabat dari "luar" Sumatera Utara, maka ia memastikan pengelolaan Danau Toba akan lebih profesional.
"Kita melihat sisi positifnya disitu, jadi dia akan bersikap netral tanpa adanya unsur-unsur lain yang membuat satu kawasan lebih prioritas dibanding kawasan lain," katanya, Jumat (1/12).
Politisi Demokrat ini menilai, formasi "top manajemen" BPODT yang ada sekarang ini merupakan keputusan ideal yang diambil oleh pemerintah pusat untuk menghentikan adanya "tarik-menarik" antara elemen-elemen masyarakat di Sumatera Utara terkait siapa yang akan menjadi pimpinan pada badan tersebut. Sopar yakin, seluruh orang yang dilantik menjadi pimpinan di BPODT merupakan orang-orang yang sangat mengerti tentang pengembangan industri pariwisata.
"Saya yakin ini menjadi keputusan terbaik untuk pengelolaan Danau Toba yang profesional," ungkapnya.
Sopar tidak memungkiri jika saat ini muncul pandangan yang kurang simpatik dari kalangan masyarakat atas penetapan orang-orang dari luar untuk memimpin badan otorita yang memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan Danau Toba. Hal ini menurutnya harus dijawab oleh pemerintah dengan penempatan pihak-pihak lokal pada tingkat pelaksana teknis.
"Pada tingkat teknis atau tingkat II, disini yang perlu orang lokal yang mengerti pariwisata dan juga para pelaku wisata. Kalau pada level teratas, itu kan level mengatur kebijakan, maka perlu orang-orang yang mewarnai pariwisata Internasional dan nasional," ungkapnya.
Satu hal yang menurut Sopar tidak boleh dilupakan oleh pemerintah pusat yakni mengintegrasikan masing-masing kepala daerah (bupati/walikota) dan Gubernur dalam peranan sentral dengan jajaran pimpinan BPODT. Hal ini penting mengingat berbagai kebijakan dan program dari BPODT sangat membutuhkan sinergitas dengan mereka.
"Misalnya untuk beberapa perizinan, tentu ada peran pemerintah daerah. Dengan menempatkan jajaran bupati/walikota dikawasan Danau Toba bersama Gubernur Sumut dalam struktur, maka hal ini akan lebih mudah. Termasuk lebih mudah untuk sosialisasi kepada masyarakat. Minimal pada kepala daerah tersebut sebagai tempat konsultasi atas berbagai kebijakan BPODT pada daerah masing-masing," ungkapnya.
Diketahui Menteri Pariwisata sudah melantik Personalia Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dengan susunan Arie Prasetyo (Direktur Utama), Faisal (Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik), M. Rommy Fauzi (Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan), M.Tata. S. Ridwanullah (Direktur Destinasi Pariwisata), Basar Simanjuntak (Direktur Pemasaran Pariwisata), Nunur Rahadian (Kepala Devisi Keuangan pada Direktorat Keuangan Umum dan Komunikasi Publik) dan Agus (Kepala Divisi Umum pada Direktorat Keuangan Umum dan Komunikasi Publik).[rgu]
KOMENTAR ANDA