DPRD Medan Akan Kembali Panggil Pihak Sekolah Djuwita Medan

DPRD Kota Medan menjadwalkan pemanggilan kembali pihak sekolah Djuwita yang beralamat di Jalan Sei Asahan, Medan. Hal ini diputuskan oleh komisi B DPRD Medan setelah pada RDP yang digelar Selasa (29/11) kemarin, pihak sekolah tidak hadir guna membahas persoalan pemecatan seorang siswa akibat tidak membayar uang sekolah akibat perselisihan mengenai program belajar bahasa asing oleh pihak sekolah.

Ketidakhadiran pihak sekolah membuat rapat dengar pendapat hanya dihadiri oleh orang tua siswa yang dipecat Turunan Gulo dan istrinya dan pihak Dinas Pendidikan serta anggota dewan yakni Ketua Komisi B DPRD Medan Maruli Tua Tarigan dan anggota komisi B Edward Hutabarat, Wong Cun Sen dan Hendrik Halomoan Sitompul.
 
"Kita melihat pihak sekolah arogan dan tidak akuntabel. Begitu juga sistem manajemen sudah seperti dagang dengan mengesampingkan peningkatan kualitas pendidikan," ujar Wakil Ketua Edward Hutabarat.

Sama halnya pendapat yang disampaikan Hendrik Halomoan Sitompul sangat menyayangkan jika saja ada pihak sekolah yang melakukan semena-mena terhadap siswa. Untuk itu kata Hendrik, Pemko Medan harus berani menindak pihak sekolah yang terbukti melanggar aturan.
 
"Tutup saja sekolah yang melanggar aturan. Pemko harus berani mengeluarkan rekomendasi tutup jika ada pihak sekolah tidak patuh terhadap aturan Pemko Medan," tegas Hendrik.
 
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Medan Maruli Tua Tarigan menyimpulkan untuk mengeluarkan rekomendasi ke Disdik kota Medan supaya menyurati pihak Sekolah Djuwita agar siswa yang dipecat segera diterima sekolah kembali.
 
Selain itu, isi rekomendasi juga supaya mencabut segala jenis surat yang dikeluarkan pihak sekolah kepada si anak. Begitu juga dengan proses penyelesaian pertikaian antara pihak sekolah dengan orang tua dan siswa supaya segera diselesaikan.
 
Seperti diketahui, Turunan Gulo salah satu orang tua siswa mengadukan pihak sekolah ke DPRD Medan terkait manajemen pihak sekolah tidak transparan kepada orang tua siswa tentang kebijakan dan program belajar bagi siswa yang dananya berasal dari orang tua siswa.[rgu]