NasDem menyayangkan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat salah satu pegawai pajak oleh KPK di Semarang beberapa hari yang lalu. Pasalnya, kejadian yang menjadi aib institusi tersebut tejadi di tengah pembangunan optimisme dari Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan untuk menggaet wajib pajak baru dalam mekanisme tax amnesty. Seolah gencarnya antusiasme warga yang berbondong-bondong mengungkapkan dan repatriasi hartanya tidak berbanding lurus dengan integritas para pegawai Dirjen Pajak.Anggota Fraksi NasDem dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan yang membahas khusus pembangunan OTT Dirjen Pajak menyebutkan OTT tersebut adalah sebuah musibah. Menurutnya secara psikologis masyarakat wajib pajak telah terguncang. Kepercayaan publik yang tinggi berkat kampanye tax amnesty terkoreksi karena penanggulangan Dirjen Pajak terhadap korupsi kurang maksimal.
"Kenapa gak harus dipecat Bu orang nya? nilainya sangat besar dan harus segera dipecat," desak Hatari kepada menteri Sri Mulyani, Senin (28/11).
Politisi dari Maluku Utara tersebut memandang hal semacam ini mestinya bisa di antisipasi dengan sistem online. Namun demikian, sistem online yang tengah dibangun bagi Hatari "masuk angin".
Selain persoalan OTT, Hatari juga menyoroti perangai yang kurang baik dari pegawai Dirjen Pajak di daerah. Ia mendapat keluhan dari beberapa pengusaha dari Papua yang didatangi oleh pegawai pelaksana DJP berkelakukan tidak baik.
"Di Papua sana pegawainya sangat kasar, membentak para pengusaha yang ingin mengikuti tax amnesty. Tapi saya bilang catat namanya, urus saja di pusat pajaknya," tuturnya.
Terkait tax amnesty, Hatari mengapresiasi pencapaiannya yang luar biasa. Tapi, peningkatan integritas dari pegawai DJP juga tidak bisa dikesampingkan.[rgu]
KOMENTAR ANDA