Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar acara Halaqoh Ulama dengan tema "Tabayyun Konstitusi" di Hotel Best Western, Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11). Sejumlah ulama khos dari berbagai daerah di Indonesia hadir dalam acara ini.Ketua Umum DPP PKB H. Abdul Muhaimin Iskandar menjelaskan, para alim ulama sedang mencermati perjalanan demokrasi di Indonesia dalam rentang 20 tahun berjalan. Dalam pandangan mereka, demokrasi berlangsung ditandai dengan menonjolnya pragmatisme politik.
"Ini para kiai dan para ulama mencermati itu (pragmatisme politik). Sehingga nantinya acara ini (tabayyun konstitusi) dapat melahirkan rekomendasi. Apakah konstitusinya yang harus diperbaiki apa pendidikan politik rakyatnya yang harus digalakkan," kata Cak Imin.
Menurut dia, perilaku pragmatisme telah mempengaruhi penyelenggaraan politik dengan biaya yang mahal. Selama ini, lanjut cak Imin, pemilihan umum berpotensi pada praktek jual beli suara.
"Sehingga, Pilkada yang menang yang punya duit. Ini konstitusinya yang salah atau memang rakyatnya yang pragmatis," ujarnya.
Para ulama, lanjut dia, juga akan melakukan kajian mengenai implementasi konstitusi dalam acara ini. Soalnya, dalam berbagai fakta terdapat hal-hal yang menjadi pertanyaan benarkah konstitusi atau aturan kenegaraan yang ada sudah tepat.
"Jadi sekitar 250 ulama PKB yang kini berkumpul itu akan melakukan evaluasi terhadap konstitusi, apakah sudah tepat atau tidak. Jadi kami mengkaji hal-hal tersebut," jelas Cak Imin.
Dia melanjutkan, ada sejumlah hal yang akan dikaji oleh para ulama PKB itu. Termasuk, soal evaluasi pelaksanaan pilkada yang semakin hari tampak semakin pragmatis saja. Siapa yang banyak uang maka dialah yang akan muncul sebagai pemenang.
"Karena pilkada semakin pragmatis, maka kami pun bertanya-tanya sebenarnya pihak mana yang salah dalam soal ini. Apakah pihak aturan atau konstitusinya, ataukah pemilihnya yang semakin mata duitan. Jadi kebijakan apa yang bisa diambil untuk mengatasi keruwetan ini," jelas Cak Imin.
Tema lain yang juga dibahas adalah tema penanganan atas kasus terorisme. Kenapa ini ikut dibahas, kata Cak Imin, karena semua pihak pun paham, bahwa munculnya aksi terorisme itu juga tidak berwajah tunggal. Dalam soal ini terdapat fakta bahwa munculnya pemikiran radikalisme juga disebabkan karena adanya sumbatan dalam pemerataan ekonomi.
"Jadi banyak hal yang kami evaluasi. Kami semua ingin negeri ini semakin baik dan makmur," katanya.
Cak Imin menambahkan, Halaqah Ulama Rakyat merupakan ikhtiar para ulama untuk memperjelas posisi konstitusi di kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Bahkan, ulama yang terlibat terdiri dari para ahli fiqih dan hukum keagamaan, yang tentu memahami persoalan sosial kemasyarakatan," terangnya.
Beberapa isu yang dibahas antara lain menimbang ulang relevansi GBHN, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Larangan Minuman Beralkohol (LMB), RUU Narkotika dan Psikotropika. Selain itu, turut dibahas soal full day school terkait RUU Pendidikan Madrasah dan
Pesantren.
Narasumber pendamping seperti ProfDR Yudi Latif untuk GBHN, Porf DR Barda Nawawi untuk RUU KUHP, Prof DR Dadang Hawan untuk LMB serta RUU Narkotika dan Psikotropika. Terorisme akan hadirkan mantan petinggi BIN As'ad Ali dan Masdar Farid Mas'udi untuk RUU Pendidikan Madrasah
dan Pesantren.
"Halaqah Tabayyun Konstitusi diharapkan dapat menyaring ide-ide ulama untuk meneguhkan pembangunan yang sudah baik, termasuk memberi masukan kritis terhadap yang kurang baik," demikian Cak Imin. [hta/rmol]
.jpg)
KOMENTAR ANDA