Soal Penertiban di Jalan Timah, DPRD Medan Merasa Dilecehkan PT KAI

Puluhan warga yang bermukim di kawasan Jalan Timah, Medan Area mengadu ke Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan karena merasa ditipu oleh pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional (Divre) I Sumut-Aceh. Mereka mengaku penggusuran yang dilakuan terhadap rumah-rumah mereka ternyata bukan untuk pembanguna jalur ganda rel kereta api, melainkan untuk perluasan pasar Timah.

Hal ini disampaikan Mahmud Irsad Lubis, penasehat hukum warga Jalan Timah kepada Ketua Fraksi PDI Perjuangan Medan, Hasyim yang didampingi anggotanya Boydo HK Panjaitan, Daniel Pinem dan Wong Chung Sen Tarigan.

"Persoalan Jalan Timah sudah kami sampaikan kepada Kementerian Perhubungan setelah dilakukan pengusuran tahap kedua saat sisa lahan warga hanya 4 meter lagi dengan alasan adanya pembangunan double track (jalur ganda,red),tapi dalam pertemuan kami di  Jakarta dinyatakan pihak kementerian bahwa di Sumatera Utara tidak ada pembangunan double track. Ini yang membuat kami sudah ditipu belum lagi fakta dilapangan lahan yang dipakai ternyata untuk perluasan lahan Pasar Timah," paparnya.

Tidak hanya itu, sambung Irsad, persoalan pengusuran ini juga sudah disampaikan dalam pertemuan antara PT KAI dengan Komnas HAM di Bandung.

"Disepakati bahwa setiap PT KAI melakukan pengusuran harus memberitahu pihak Komnas HAM, tapi faktanya warga tetap digusur tanpa ada pemberitahuan kepada Komnas HAM. Ini jelas sudah melanggar," ujarnya

Menanggapi hal ini, Hasyim menyatakan keprihatinannya atas sikap pihak PT KAI kepada warga dan juga kepada anggota dewan yang aktif turun kesana setiap terjadinya penggusuran.

"Kita disini kecolongan serta sudah dibohongi oleh pihak PT KAI.Karena dengan seenakanya mengusur warga,tapi justru untuk perluasan Pasar Timah.Dan disini sudah ada unsur pelanggaran hukum karena adanya perluasan Pasar Timah tapi justru dilahan negara," ucapnya.

Sementara itu, Boydo HK Panjaitan menyatakan bahwa saat ini ada tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dikawasan Jalan Timah tersebut.

"Ini kita nyatakan tindakan pidana karena PD Pasar memanfaatkan area lahan yang digusur untuk perluasan Pasar Timah yang statusnya tanhanya sudah berbeda.Kita desak ini dilakukan pengusutan secara tuntas siapa dalang semuanya," ucapnya.

Dalam waktu dekat, Fraksi PDI Perjuangan menjadwalkan kunjungan ke lokasi guna menyusun kembali langkah politis yang akan mereka lakukan terkait persoalan tersebut.[rgu]