Pemerintah terutama aparat penegak hukum seperti Polri, diingatkan untuk bisa memenangkan situasi belakangan ini yang semakin memanas, bukan malah menambah kekisruhan.Begitu kata pengamat ekonomi, Enny Sri Hartati kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/11).
Sebab, menurut dia pernyataan-pernyataan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian misalnya, justru membuat situasi ekonomi yang tidak bersahabat menjadi lebih buruk lagi.
"Memang sekarang perkembangan IT (informasi dan teknologi) termasuk yang banyak diaplikasikan dalam media sosial berkembang pesat, tidak bisa dikendalikan, dan mudah diakses semua masyarakat sehingga apapun yang diperbincanangkan di medsos cepat sekali berkembang," katanya.
Tetapi menurut Direktur Institute For Development of Economics and Finance (Indef) ini, medsos bukan menjadi sumber data yang akurat.
"Masyarakat pun harus hati-hati, dan aparat hukum terutama bukan malah ikut-ikutan latah," ujar Enny
Yang namanya otoritas pemerintahan menurutnya semestinya jika mendapatkan dan membagikan informasi harus diklarifikasi betul validasinya sehingga betul-betul semua keputusan dan kebijakan itu diputuskan dari data yang valid.
Jika ada informasi yang tidak jelas seperti rush money itu harusnya pemerintah menenangkan dan menyampaikan data-data faktual yang valid dan bukan malah menambah kegaduhan.
Seperti isu rush money yang terlontar dari medsos, mestinya ujarnya pemerintah dalam hal ini Polri mengkormasi data faktual yang ada, apakah memang ada penarikan dana yang luar biasa dari masyarakat, bagaimana tingkat kesehatan perbankan dan sebagainya yang mestinya dijadikan acuan. Dan bukan justru aparat penegak hukum malah ikut-ikutan mengatakan bahwa ada potensi instabiltas dengan isu makar.
"Jadinya kan lucu karena pemerintah seperti tidak punya data dan seperti kata kapolri bahwa data mereka dapatkan dari medsos dan google," katanya heran. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA