PLN dan Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), dua lembaga penting yang menjadi elemen penting pembangunan kemaritiman dinilai kerap dilupakan.Perlu diingat bahwa pelabuhan dan industri maritim tidak akan mampu berjalan optimal di sebuah wilayah jika listrik dan infrastruktur utama seperti jalan, air dan telekomunikasi belum dibangun secara optimal.
"Ini menjadi ironi, karena PLN dan PU justru jarang dilibatkan dalam diskusi-diskusi kemaritiman yang kerap berlangsung. Padahal jika kita lihat PLN ke depan berencana akan membangun 35 ribu megawatt, tentunya dengan terwujudnya hal tersebut secara otomatis akan mendorong laju pertumbuhan industri termasuk di didalamnya pelabuhan, perkapalan, dan perikanan," urai Sekjen Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI), Ahlan Zulfakhri dalam keterangan tertulisnya.
Selain itu, lanjut dia, anggaran PUPR merupakan anggaran kementerian yang terbesar, yakni Rp 118,5 triliun merujuk APBN Perubahan tahun 2015 dan Rp 104,1 untuk APBN 2016.
"Kedua lembaga tersebut menarik untuk dibahas karena dalam pembangunan kemaritiman ujung tombak bukan berada pada kementerian yang langsung berkaitan dengan kemaritiman, melainkan dengan lembaga yang menjadi ujung tombak pembangunan," terangnya.
Ia berharap ke depan RUPTLN menjadi salah satu acuan kebijakan kemaritiman.[hta/rmol]
KOMENTAR ANDA