China Tak Akan Kirim Pasukan ke Indonesia, Kabar Tentang 10 Juta Tenaga Kerja China Juga Bohong

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) membuat individu memiliki akses maksimal terhadap sumber-sumber informasi. Bahkan memungkinkan setiap individu menjadi produsen informasi di ruang publik. Di saat bersamaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab juga dapat dengan mudah mempabrikasi informasi bohong atau hoax dan menyebarkannya ke tengah masyarakat.

Demikian dikatakan Ketua bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Teguh Santosa dalam pertemuan dengan Direktur ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat China (RRC)  Shen Minjuan di Beijing, Jumat (25/11).

Dalam kaitannya dengan hubungan antara Indonesia dan Tiongkok, Teguh mencontohkan, beberapa waktu lalu masyarakat Indonesia dikejutkan sebuah informasi yang mengatakan pemerintah Republik Rakyat China (RRC) tengah bersiap-siap mengirimkan pasukan ke Indonesia bila terjadi kerusuhan.

Pasukan itu punya tugas khusus mengevakuasi keturunan Tionghoa yang dikhawatirkan menjadi korban. Disebutkan bahwa pernyataan itu berasal dari Perdana Menteri China Li Keqiang.

Sejauh yang diamati di Indonesia, kabar itu ikut dikembangkan media bukan-mainstream.

"Untuk menghadapi kasus seperti ini  saya rasa mesti diciptakan jalur komunikasi yang sifatnya langsung dan cepat. Kalau dulu barangkali benar prinsip yang mengatakan silent is golden. Tetapi untuk hari ini kelihatannya, hal-hal seperti ini mesti dihadapi dengan keterbukaan," ujarnya lagi.

Rumor lain yang beredar adalah tentang rencana pengiriman 10 juta tenaga kerja dari Tiongkok ke Indonesia. Hal ini semakin dianggap benar karena di saat bersamaan ada berita dari media-media mainstream mengenai penangkapan tenaga kerja ilegal China di sejumlah tempat.

"Perlu ada penjelasan yang lebih menenangkan. Kalau tidak ada jawaban dari media massa, publik akan mencari jawaban di media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," masih kata Teguh yang memimpin delegasi PWI yang tengah berkunjung ke China.

Adapun Shen Minjuan mengatakan, dirinya sudah lama mendengar kabar-kabar bohong itu.

"Sekarang yang sering terjadi, ada media yang tidak mainstream dan tidak bertanggung jawab. Selain itu ada juga pihak yang ingin bikin susah hubungan Indonesia dan Tiongkok," ujar Shen Minjuan yang sudah dua kali bertugas di Indonesia.

Menjawab rumor yang berkembang, pemerintah Tiongkok, kata dia, sama sekali tidak punya rencana mengirimkan pasukan ke Indonesia.

Tiongkok, katanya, tidak akan melibatkan diri dalam urusan dalam negeri negara lain, termasuk Indonesia. Adapun informasi itu, jelas dia, apabila ditelusuri dengan teliti dapat diketahui kebohongannya.

"Disebutkan pasukan disiapkan di Taiwan. Mana mungkin," lanjutnya.

"Tiongkok selalu mengambil kebijakan berteman baik dengan negara-negara di sekitarnya. Tiongkok tidak pernah melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab," kata dia lagi.

Isu tenaga kerja ilegal China, masih menurut Shen Minjuan, juga perlu didekati dengan arif dan kepala dingin.

Seperti halnya Indonesia, banyak warganegara Tiongkok yang mencari kerja ke negeri lain. Juga seperti Indonesia, Tiongkok tidak membuka semua lapangan pekerjaan untuk orang asing, karena pemerintah harus memberikan kesempatan kepada warganegara terlebih dahulu.

"Tetapi mungkin sekali ada tenaga kerja ilegal dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia. Juga ada tenaga kerja ilegal dari Indonesia yang masuk ke China. Mengingat ukuran kedua negara yang besar. Itu wajar," Shen Minjuan menjelaskan lagi dan mengatakan bahwa kedua negara bekerjasama untuk mengatasi masalah ini.

Dalam kesempatan ini, Shen Minjuan juga meluruskan informasi yang mengatakan Tiongkok akan mengirimkan 10 juta tenaga kerja ke Indonesia.

Angka 10 juta itu, kata dia, tidak merujuk pada tenaga kerja, melainkan pada target kunjungan wisatawan dari China ke Indonesia. Target ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Beijing pada Maret 2015. Jokowi meminta agar angka 10 juta turis itu dimasukkan ke dalam pernyataan bersama dengan Presiden Xi Jinping.

"Tetapi ada pihak yang  mengambil angka itu dan membuatnya menjadi Tiongkok ingin membawa 10 juta orang ke Indonesia," demikian Shen Minjuan.

Dalam kunjungan ke Beijing Teguh didampingi enam ketua PWI di daerah dan dua direktur Confederation of ASEAN Journalist.

Keenam ketua PWI di daerah itu adalah Akhmad Munir (Jawa Timur), Alberth Yomo (Papua), Faturrahman Jamhari Samad  (Kalimantan Seladan), Mahmud Matangara (Sulawesi Tengah), Supriyadi Alfian (Lampung), dan Dewan Penasihat PWI Pusat Rusdi Effendi Abdurrachman. Dua Direktur CAJ, Bob Iskandar dan Dar Edi Yoga juga ikut dalam kesempatan itu.

Kunjungan ini merupakan bagian dari kerjasama PWI dan Persatuan Wartawan Tiongkok untuk memperkuat hubungan masyarakat kedua negara. [hta/rmol]