post image
KOMENTAR
Ketua Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi dan lingkungan hidup Gus Irawan Pasaribu menerima berbagai keluhan dari masyarakat yang ada di daerah pemilihannya saat menggelar reses. Keluhan terutama yakni mengenai pemadaman listrik yang masih terus terjadi di Sumatera Utara.

"Mereka kan sudah dari awal tahu bahwa saya di Komisi VII membidangi energi. Menyuarakan keluhan masyarakat kepada perusahaan milik negara yang mengurusi listrik, minyak dan gas. Jadi ketika saya datang lagi ke daerah otomatis keluhan mengemuka lagi," kata Gus, Jumat (25/11).

Gus mengatakan masyarakat selaku pengguna listrik tentu tidak ingin tau alasan dari pemadaman yang dilakukan oleh pihak PLN. Sebab, mereka membayar secara rutin untuk layanan listrik tersebut.

"Karena ada kewajiban tersebut, tentunya mereka memiliki hak untuk mendapat pelayana terbaik," ungkapnya.

Pada prinsipnya, untuk memenuhi kebutuhan listrik tersebut Komisi VII DPR RI terus mendorong percepatan pembangunan pembangkit. Bahkan dia juga mendesak PLN segera menyelesaikan proyek ketenagalistrikan yang berhenti di tengah jalan alias mangkrak. Saat ini sebanyak 34 proyek listrik terhenti akibat berbagai macam hal.
Gus meminta PLN mencari solusi atas mangkraknya proyek ketenagalistrikan itu.

"Jika memang bisa dilanjutkan, PLN harus melakukan intervensi dan tindakan sehingga manfaat pembangunan proyek bisa dirasakan cepat oleh masyarakat."Kita minta di Komisi VII DPR agar ada solusi segera dari apa yang disebut mangkrak itu," ujar Gus.

Mangkraknya pembangunan pembangkit listrik kebanyakan akibat kesulitan kontraktor dalam pembiayaan. Kontraktor mengikuti tender dan berani mengajukan penawaran termurah, namun di awal pembangunan tak pernah dilakukan.

"Jadi masalah biasanya, ternyata katakanlah investornya enggak siap dari sisi finansial. Jadi banyak makelar di situ. Ya jadi jual-jual kertas saja," tuturnya.

Apalagi, menurut dia, perkembangan pembangunan program 35.000 MW hingga September 2016 hanya mencapai 164 MW COD (Commercial Operation Date) atau sekitar 1 persen. Sedangkan yang melakukan tahap konstruksi sebesar 8.687 MW dan yang dalam kondisi kontrak namun belum dibangun sebesar 8.641 MW, sisanya masih dalam tahap pengadaan atau penawaran sebesar 1.481 MW.[rgu]
 

Kemenkeu Bentuk Dana Siaga Untuk Jaga Ketahanan Pangan

Sebelumnya

PTI Sumut Apresiasi Langkah Bulog Beli Gabah Petani

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Ekonomi