Pemko Medan Harus Sahuti Aspirasi Warga Pinggir Rel

DPRD Kota Medan mendesak agar Pemerintah Kota Medan segera menyahuti aspirasi dari ratusan warga pinggir rel kereta api yang menginginkan agar mereka mendapat tempat tinggal yang baru. Desakan ini disampaikan mengingat saat ini, ratusan warga pinggir rel melakukan aksi menginap didepan Kantor Walikota Medan di Jalan Maulana Lubis.

Anggota Komisi A DPRD Kota Medan, Landen Marbun mengatakan Pemko Medan tidak boleh lepas tangan meskipun persoalan sebenarnya terjadi antara warga pinggir rel dengan pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre I Sumut.

"Meskipun persoalan sebenarnya antara warga dengan PT KAI, namun pemko tetap harus bertanggungjawab terhadap warganya. Mereka inikan warga Medan," katanya, Jumat (25/11).

Politisi Hanura ini menjelaskan, persoalan antara warga pinggir rel dengan pihak PT KAI merupakan persoalan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Banyaknya warga yang bertahan pada lahan milik PT KAI ini juga tidak terlepas dari adanya pembiaran dari pihak perusahaan BUMN tersebut termasuk diantaranya yang memunculkan isu adanya praktik sewa-menyewa yang dikutip oleh oknum-oknum perusahaan tersebut. Oleh karena itu, salah satu hal yang harus dilakukan oleh Pemko Medan adalah memediasi kedua belah pihak.

"Kita akan minta upaya yang lebih konkrit dari Pemko Medan lah untuk memediasi warga dengan pihak kereta api, tapi kalau ada opsi lain seperti menempatkan mereka pada rumah susun, itu opsi yang lebih baik lagi," ungkapnya.

Menurut Landen, proyek pembangunan yang sedang dilakukan oleh PT KAI memang harus didukung semua pihak. Akan tetapi efek dari pembangunan tersebut juga harus ditekan seminimal mungkin agar tidak muncul pihak yang merasa dirugikan karena diperlakukan tidak adil. Salah satu isu yang berkembang belakangan ini yakni adanya perbedaan sikap PT KAI dalam penanganan bangunan rumah-rumah warga dengan gedung usaha seperti Yanglim Plaza akibat adanya praktik sewa menyewa.

"Pembangunan rel baru ini kan orientasinya transportasi nasional. Kalau itu kepentingan nasional kita mendukung sepenuh hati, tapi jangan nanti kita temukan adanya orientasi bisnis lain yang dilakukan dalam bentuk persewaan aset-aset mereka sehingga tidak fokus," ungkapnya.

Diketahui warga pinggir rel melakukan aksi unjuk rasa meminta agar Pemko Medan merelokasi mereka. Aksi ini dilakukan dengan menginap pada tenda darurat yang mereka bangun didepan gerbang kantor Walikota Medan sejak Kamis (24/11) lalu.

Salah seorang perwakilan warga Joni M Naibaho mengatakan saat ini mereka sedang dalam kesusahan besar karena tempat tinggal mereka sudah dirubuhkan menggunakan alat berat oleh pihak PT KAI. Hal inilah yang membuat mereka memutuskan pindah dan membangun tenda didepan kantor walikota tersebut.

"Sejak kemarin seluruh warga tersebut saat ini tidak lagi memiliki tempat tinggal dan terpaksa tidur pada tenda-tenda yang mereka bangun dilokasi puing bangunan mereka. Ya apa bedanya dengan disini. Kami ingin mengetuk hati Walikota Medan atas penderitaan warganya," demikian Joni.[rgu]