Warga 13 Desa di Padang Lawas Mengancam Hengkang ke Provinsi Riau

Belasan perwakilan masyarakat dari 13 desa di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara mendatangi kantor DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (24/11). Mereka memprotes minimnya pembangunan infrastruktur terutama jalan lintas provinsi yang melintasi di desa-desa mereka. Desa-desa tersebut yakni Desa Sigala-gala, Sibidak Papaso, Salambue, Gunung Intan, Pagaran bringin, Mara Tige dan Gunung Manaon

"Sudah sekian lama Indonesia merdeka, tapi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak pernah memperhatikan pembangunan jalan lintas provinsi yang ada di daerah kami,' teriak koordinator mereka Rabiul Siregar saat berorasi sembari menunjukkan foto jalan yang rusak parah tersebut.

Rabiul mengatakan, efek dari parahnya kondisi infrastruktur tersebut terasa pada seluruh sendi kehidupan mereka terutama dari sisi ekonomi. Berbagai komoditas hasil pertanian dan perkebunan warga yang nilai jualnya menjadi sangat rendah karena pedagang enggan datang ke desa mereka. Kondisi ini membuat tingkat kesejahteraan mereka juga sangat memprihatinkan.

"Selama ini yang paling mudah bagi warga desa kami adalah menjual hasil pertanian dan perkebunan ke daerah Provinsi Riau. Karena kondisi jalan kesana yang lebih baik," ungkapnya.

Para pengunjuk rasa mendesa agar anggota DPRD Sumut khususnya yang berasal dari daerah mereka mendesak Pemprovsu untuk memprioritaskan pembangunan jalan tersebut. Jika hal tersebut tidak dilakukan pada 2017 mendatang, mereka mengancam akan mengajukan agar desa-desa mereka dipindahkan secara administrasi ke Provinsi Riau.

"Jika tuntuta kami tidak dipenuhi maka kami akan menyurati pemerintah pusat agar mengizinkan kami pindah ke Provinsi Riau," ujarnya.

Aksi unjuk rasa ini diterima anggota DPRD Sumut dari Komisi B, Aripay Tambunan. Politisi PAN yang juga menjadi anggota Badan Anggaran DPRD Sumut ini berjanji akan mengawal perencanaan pembangunan jalan di Padang Lawas tersebut.

"Kita akan lihat perencanaan dari Pemprovsu, ini kan masih penyusunan RAPBD 2017. Kalau mereka (pemprovsu) tidak mengusulkannya, maka kita yang akan mengusulkannya. Permintaan mereka tadi sangat tepat dan perlu ditindaklanjuti," demikian Aripay.[rgu]