Di tengah makin gencarnya Korea Utara melakukan uji senjata nuklir, Jepang dan Korea Selatan, kemarin, resmi meneken kerja sama berbagi data intelijen. Ini adalah kesepakatan kontroversial karena pihak oposisi dan aktivis Korsel menolak adanya kerja sama berbagi data intelijen dengan Jepang.Untuk tahun ini saja, Pyongyang sudah melancarkan uji coba nuklir sebanyak 20 kali. Kementerian Pertahanan Korsel mengatakan perjanjian ini perlu dan penting dalam menghadapi meningkatnya ancaman Korut. "Mereka siap melakukan uji coba nuklir dan misil lagi," ucap seorang pejabat Kemhan Korsel.
"Sekarang kami dapat menggunakan data intelijen Jepang secara efektif menghadapi ancaman Korut, yang akan meningkatkan sektor pertahanan kami," lanjutnya, dikutip AFP, kemarin.
Sebelum ada perjanjian ini, Seoul dan Tokyo meminta Amerika Serikat (AS) sebagai penengah dalam pembagian data intelijen terkait Korut di bawah sebuah kesepakatan pada 2014. Kedua negara hampir menandatangani perjanjian intelijen pada Juni 2012. Namun Seoul membatalkannya di menit-menit akhir karena desakan kuat dari masyarakat. Menimbang lokasi geografis dan aset intelijen Jepang, Korsel menilai perjanjian terbaru akan menjadi "bantuan besar" dalam menganalisis program nuklir dan misil Korut.
Korut mengecam perjanjian terbaru dan menyebutnya sebagai "aksi berbahaya" yang akan meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea. Korut juga menilai perjanjian berpotensi membuka pintu akan adanya "invasi ulang" dari Jepang.
Penandatanganan perjanjian dilakukan di tengah aksi protes masyarakat Korsel untuk mendesak Presiden Park Geun-hye mundur dari jabatannya. Popularitas Presiden Park terjun bebas ke angka lima persen setelah pemerintahannya terjerat skandal korupsi dan kolusi. Sejak awal pekan, oposisi Korsel memulai langkah memakzulkan sang presiden. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA