Anggota DPD RI: Presiden Perlu Dengar GNPF-MUI

Konsolidasi yang dilakukan Presiden dengan TNI-Polri, tokoh ulama, hingga pimpinan parpol saya rasa sesuatu yang sah-sah saja dilakukan seorang kepala negara terutama paska Aksi Damai 411, terlepas dari berbagai ktirik atas upaya yang dilakukan Presiden tersebut. Hal ini disampaokan anggota DPD RI, Fahira Idris kepada medanbagus.com, Kamis (24/11).

"Saya termasuk yang menyayangkan dan heran kenapa saat mengundang ulama, ormas-ormas dan tokoh Islam ke Istana, Presiden tidak juga turut mengundang para ulama yang menjadi motor GNPF-MUI. Saya tidak bisa menebak, apa yang menjadi alasan Presiden tidak turut mengundang para ulama yang menjadi motor GNPF-MUI, itu hanya yang Presiden yang tahu," katanya.

Menurut Fahira, Presiden sangat perlu untuk mengundang para ulama yang menjadi motor Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF-MUI). Hal ini karena gerakan tersebut murni mengingatkan negara untuk menegakkan konstitusi.

"Aksi 411 ke Istana negara adalah bentuk penghormatan rakyat dan para ulama kepada Presiden yang ingin berdialog terkait kasus dugaan penistaan agama. Jadi baik maksud maupun tujuannya baik, seharunya memang Presiden bersedia berdialog langsung," demikian Fahira Idris.[rgu]