Pemerintah diminta segera menghentikan rencana Kementerian BUMN membentuk holding migas. Pembentukan holding tersebut dinilai tidak dapat menyelesaikan berbagai masalah energi di Indonesia yang kian tahun makin memprihatinkan."Rencana holding ini harus dibatalkan. Enggak usahlah itu (diteruskan). Apa alasannya supaya Pertamina bisa pinjam (utang) lebih banyak? Ya sampai kapanpun pokoknya batalkan holdingisasi itu," kata pengamat energi dan kebijakan publik, Agus Pambagjo dihubungi.
Menurut Agus, masih banyak urusan migas di Indonesia yang harus dibenahi. Sebaiknya pemerintah fokus ke permasalahan migas dalam negeri.
Agus memaparkan, 50 persen lebih BBM yang dikonsumsi saat ini dari impor. Begitu juga 70 persen lebih LPG.
"Produksi minyak kita cuma 830 ribu barel per hari. Dari dulu sudah saya bilang, kalau Pertamina fokus sajalah ke hulu, kemudian PGN hilirnya. Masalah hulu itu pelik. Karena harus mencari sumber kilang baru. Fokusnya ke situ saja. Sekarang kan dia hanya ngelola kilang-kilang tua," katanya.
"Cadangan migas makin menipis, produksi migas turun, infrastruktur jaringan gas bumi belum merata, masih 40 persen produksi gas diekspor," tambahnya.
Agus juga mengingatkan, potensi kerugian negara jika holdingisasi ini terus berlanjut.
"BUMN Tbk akan hilang. Silakan hitung tuh berapa nilai PGN. Ini nanti akan mudah dimainkan oleh para makelar. Dan kerugiannya? Silahkan hitung sendiri kalau berani, pokoknya mengerikan," ujarnya.[hta/rmol]
KOMENTAR ANDA