Salah Besar, Presiden Jokowi Anggap Masalah Ahok Persoalan Pilkada

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan publik terlalu mengabiskan banyak energi untuk mengawasi Pilkada DKI Jakarta sesungguhnya membuktikan ketidaktahuannya terhadap persoalan.

Begitu dikatakan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon di Jakarta, Senin (14/11).

Presiden, lanjut dia, merasa masalah dugaan penistaan agama yang membelit Basuki Tjahaja Purnama dikait-kaitkan dengan pencalonannya kembali di Pilkada DKI.

"Pak Jokowi tidak  mengerti masalah. Jadi masalahnya bukan Pilkada, anggap persoalan saingan Pilkada, salah besar," terang Fadli.

Meskipun ada sedikit keterkaitan dengan Pilkada, masalah sesungguhnya justru terletak pada kasus penistaan agama itu sendiri. Dimana 90 persen penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Islam.

"Ini soal keyakinan, keimanan keyakinan itu, Al-Quran itu kan Rukun Iman, orang Islam percaya Al-Quran itu Rukun Iman," jelasnya.

Karenanya, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra ini mengimbau Jokowi untuk membuka mata. Sebab, selama ini publik menilai Jokowi telah melindungi Ahok. Terlebih karena bisikan orang dekatnya, Jokowi bukannya menemui pendemo Aksi Bela Islam II pada 4 November lalu, melainkan pergi ke Bandara Soekarno-Hatta.

"Selama ini terkesan publik Jokowi lindungi, terkesan di publik seperti itu. Nah kesan itu mencolok. Ketika 4 November ketika para ulama datang, justru Jokowi menghindar, pergi suatu tempat, bandara tidak penting dan tidak ada agendanya gitu. Jadi tidak sepenuhnya kesalahan Jokowi, namun karena ulah orang sekitarnya," ujarnya.

Fadli kemudian berandai-andai, jika ketika itu Presiden terima ulama waktu itu dengan baik dengan menyuguhkan hidangan lezat seperti nasi kebuli, minuman dan berdialog secara hangat, kemudian bersama para ulama menemui demonstran, mantan Walikota Solo itu akan dianggap bak pahlawan.

"Tapi malah tidak dilakukan, saya percaya Jokowi yang sangat merakyat itu akan menemui demonstran. Saya percaya itu makanya saya pulang duluan, makanya saya kira akan selesai persoalan akan diterima presiden ternyata malah tidak diterima," tandasnya. [hta/rmol]