Money Politic atau politik uang tidak pernah hilang di kancah politik mana pun. Sehingga perlu adanya sistem yang baik untuk meminimalisir hal tersebut."Harus ada komitmen partai politik agar bisa mengontrol hal tersebut. Kita sudah tahu penyakitnya, mau ngga kita perbaiki?" ujar mantan Ketua KPU periode 2004-2007, Ramlan Surbakti di acara Diskusi terbuka tentang RUU Penyelenggaraan Pemilu di Akbar Tandjung Institute (ATI), Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (11/10).
Menurut Ramlan, sejumlah partai seolah semakin merestui adanya praktek politik uang. Entah dalam bentuk uang atau fasilitas lainnya.
Bahkan, dirinya pernah berdialog dengan salah satu anggota DPR RI kenalannya terkait fenomena politik uang.
"Anggota DPR bilang, ini (politik uang) tidak mungkin dihindari, sudah jadi budaya. Lihat saja, tidak ada yang mau datang ke suatu acara, kalau tidak ada makanan atau transpor," ungkapnya.
Menurutnya, uang kerap dijadikan persoalan mutlak sebagai syarat kampanye. Sehingga, banyak calon kader yang memiliki finansial kuat saja yang berkesempatan untuk ikut partai.
"Uang menjadi problem mutlak yang dibutuhkan untuk kampanye dan lain-lain. Untuk itu, harus ada kontrol agar tidak lagi menjadi masalah dalam politik melalui kaderisasi awal," pungkasnya.
Dalam diskusi tersebut, hadir sebagai keynote speaker sekaligus pendiri ATI Akbar Tandjung dan perwakilan Perludem Fadli Ramadhanil. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA