Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan sejumlah pungutan liar dalam layanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di sejumlah daerah.Hal lain yang juga masih bermasalah adalah terkait dengan ketersediaan alat perekaman yang masih kurang memadai. Dari temuan hasil investigasi di 34 provinsi itu, ORI memberikan rekomendasi perbaikan ke Kementerian Dalam Negeri (kemendagri).
Temuan pungli itu tersebar di 13 provinsi. Yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kep Riau, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimanatan Tengah, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan. Data tersebut dikumpulkan dari kantor perwakilan ORI di masing-masing provinsi.
Dari data tersebut, ORI menemukan para pelaku pungli itu bisa siapa saja yang berkaitan dengan pelayanan e-KTP. Mulai dari petugas RT/RW, petugas pengamanan dan pedagang setempat, petugas kecamatan, hingga petugas di dinas kependudukan dan catatan sipil.
"Khusus di Jawa Timur, ORI menemukan ada satu kasus yang calo e-KTP yang bekerjasama dengan petugas setempat. Sedangkan satu kasus lainnya melibakan petugas di level kecamatan," kata anggota ORI, Ahmad Suaedy, sebagaimana dilansir JPNN.
Dalam beberapa kasus yang ditemukan ORI, katanya, ada biaya atau pungli yang harus dikeluarkan warga agar percetakan e-KTP itu bisa dipercepat. Pungli yang dikeluarkan itu sekitar Rp 50 ribu hingga Rp 300 ribu untuk pengurusan.
"Merekam dan mencetak ada jarak yang bisa ditransaksikan," ungkapnya.
Dia menilai kasus pungli itu rata-rata dipicu oleh petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang tidak transparan dan kurang detail. Sehingga ada celah yang bisa dimainkan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab.
"Antrean di kecamatan antre bisa melalui karyawan dan pedagang sekitar," ungkap dia, sambil mengatakan bahwa untuk mengungkap praktik tercela itu pegawai ORI di daerah sampai melakukan penyamaran.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA